Migrant Care Sebut Penyelenggara Pemilu di Luar Negeri Masih Asal-asalan

DIREKTUR Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menilai penyelenggara dan penyelenggaraan pemilihan umum Republik Indonesia di luar negeri masih dilakukan secara asal-asalan. 

Hal itu disampaikan Wahyu menyusul terungkapnya kejadian pendistribusian surat suara metode pos oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei kepada pemilih di luar jadwal yang telah ditentukan.

Bagi Migrant Care, kasus di Taipei telah menimbulkan ketidakpastian di kalangan pemilih Indonesia, baik di Taiwan sendiri maupun negara lain. 

Baca juga : Tidak Cermat, PPLN Taipei Kirim Surat Suara Lebih Awal

Selaku pemantau pemilu Indonesia di luar negeri, Migrant Care telah mendapat informasi dan gambar mengenai peredaran amplop PPLN Taipe dari beberapa pekerja migran Indonesia (PMI). Sebagian besar calon pemilih pemilu Indoneisa di luar negeri adalah PMI.

"Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu RI di luar negeri masih dilakukan secara asal-asalan, sembrono, dan tidak profesional," kata Wahyu melalui keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Selasa (26/12).

Baca juga : KPU Harus Mitigasi Risiko Metode Kotak Suara dan Pos di Luar Negeri

Migrant Care, sambung Wahyu, mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk turun tangan melakukan pengawasan pada kasus tersebut. Menurutnya, kejadian di Taipe jelas-jelas bentuk pelanggaran pemilu karena pendistribusian surat suara mendahului jadwal yang telah ditetapkan.

"Penegakan hukum harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan calon pemilih pemilu RI di luar negeri," ujar Wahyu.

Berdasarkan hasil pemantauan pemungutan suara sejak Pemilu 2009, Migrant Care berpendapat metode pos dinilai tidak dapat menjamin kerahasiaan. Selain itu, alur distribusinya juga tidak dapat diawasi, sehingga sulit untuk dipantau dan menimbulkan kecurangan.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membenarkan PPLN Taipei telah mendistribusikan 31.276 amplop kepada pemilih di Taiwan lewat dua gelombang, yakni pada 18 dan 25 Desember 2023. Setiap amplop berisi dua surat suara, yakni surat suara untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024 dan Pemilu DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II.

Ia menyebut PPLN Taipei tidak cermat dalam proses pendistribusian tersebut. Namun, Hasyim juga menjelaskan alasan khusus di balik keptusuan PPLN Taipei mendistribusikan surat suara lebih awal kepada pemilih, yakni libur Tahun Baru China 2024, yakni pada 7-14 Februari 2024.

"Teman-teman itu juga ada alasan atau argementasi konteks lokal yang kemudian berinisiatif untuk mengirimkan surat suara pos lebih awal juga dalam argumentasi teman-teman PPLN Taipei adalah dalam rangka untuk melayani pemilih kita karena ada situasi perayaan Tahun Baru China di sana," papar Hasyim. (Z-5)