Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHASISWA meminta persatuan dan kesatuan tetap dijaga dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Ini dilakukan demi kepentingan bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus. Organisasi aktivis mahasiswa ini, terdiri dari IMM, PMII, GMKI, HIKMAHBUDHI, LMND, KMHDI, PMKRI, KAMMI.
"Pemilu 2024 harus mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara dalam platform persatuan nasional," kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IM) Abd. Musawir Yahya, Sabtu (23/12), di sela Diskusi Publik dan Deklarasi Kebangsaan Cipayung Plus, di Rumah Kebangsaan Cipayung Plus, Jakarta Selatan.
Persatuan nasional, lanjut Musawir harus dikedepankan dalam pemilu. Hal tersebut demi meminimalisir polarisasi politik dalam proses maupun paska pemilu.
Baca juga : Forum Umat Islam Deklarasikan Pemilu Damai dan Memperkokoh Persatuan
Pemilu 2024, kata dia, harus dijadikan sebagai momentum pertarungan gagasan atau programatik untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. "Baik dalam kehidupan global maupun nasional," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) Wiryawan, mengatakan Cipayung Plus juga mendorong komitmen masing-masing calon presiden, calon wakil presiden serta partai politik (parpol) untuk memposisikan kaum muda bukan hanya sebagai obyek politik. Tetapi juga subyek politik, dengan membuka ruang seluas-luasnya di dalam ruang kekuasaan jika memenangkan pertarungan Pemilu 2024.
"Mendorong komitmen para capres-cawapres, anggota legislatif dan kepala daerah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi kaum muda seperti akses pendidikan dan kesehatan," papar Wiryawan.
Baca juga : Institut STIAMI dan KPUD Jakarta Pusat Kolaborasi Deklarasi Dorong Pemilu Demokratis
"Biaya tempat tinggal yang terjangkau, pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya, pendapatan yang memadai, respons atas perubahan iklim dan mengatasi persoalan korupsi," imbuhnya.
Cipayung Plus, kata dia, juga berkomitmen untuk mendorong dan mengawal Pemilu 2024 agar tetap berjalan dengan berkualitas, transparan dan demokratis, damai, jujur dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
"Juga mendorong netralitas TNI-Polri dan aparatus negara lainnya untuk menjaga stabilitas politik pada momentum Pemilu 2024," Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) Muhammad Asrul.
Kegiatan Cipayung Plus ini, juga dihadiri atau diketahui Ketua Umum PB PMII M. Abdullah Syukri, Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai, Ketua Umum PP GMKI Jefry Gultom, Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada, dan Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan. (RO/Z-7)
Presiden Prabowo menyampaikan ucapan Natal 2025 dan mengajak masyarakat memperkuat persatuan nasional serta solidaritas sosial.
Menag Nasaruddin Umar mengajak umat Katolik dan Kristen untuk menjadikan perayaan Natal sebagai momentum untuk mendalami pesan Natal, sekaligus memperkuat kerukunan antar-umat beragama.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa tak otoriter dalam memimpin pemerintahan. Hal itu ia simpulkan dari upaya yang dia lakukan untuk menjaga persatuan di dalam negeri.
Selain membawakan beberapa lagu ciptaan WR Soepratman, ditampilkan juga teater yang menyajikan pesan moral tentang persatuan
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyampaikan pentingnya keberadaan Relawan Kebajikan Pancasila sebagai garda moral bangsa yang menyalakan semangat kemanusiaan, persatuan, dan gotong royong.
Menurut Prabowo, prinsip kesetaraan manusia adalah kebenaran universal yang menjadi dasar bagi terciptanya keadilan dan kemajuan global.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved