Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MAHASISWA meminta persatuan dan kesatuan tetap dijaga dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Ini dilakukan demi kepentingan bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus. Organisasi aktivis mahasiswa ini, terdiri dari IMM, PMII, GMKI, HIKMAHBUDHI, LMND, KMHDI, PMKRI, KAMMI.
"Pemilu 2024 harus mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara dalam platform persatuan nasional," kata Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IM) Abd. Musawir Yahya, Sabtu (23/12), di sela Diskusi Publik dan Deklarasi Kebangsaan Cipayung Plus, di Rumah Kebangsaan Cipayung Plus, Jakarta Selatan.
Persatuan nasional, lanjut Musawir harus dikedepankan dalam pemilu. Hal tersebut demi meminimalisir polarisasi politik dalam proses maupun paska pemilu.
Baca juga : Forum Umat Islam Deklarasikan Pemilu Damai dan Memperkokoh Persatuan
Pemilu 2024, kata dia, harus dijadikan sebagai momentum pertarungan gagasan atau programatik untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. "Baik dalam kehidupan global maupun nasional," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (PP HIKMAHBUDHI) Wiryawan, mengatakan Cipayung Plus juga mendorong komitmen masing-masing calon presiden, calon wakil presiden serta partai politik (parpol) untuk memposisikan kaum muda bukan hanya sebagai obyek politik. Tetapi juga subyek politik, dengan membuka ruang seluas-luasnya di dalam ruang kekuasaan jika memenangkan pertarungan Pemilu 2024.
"Mendorong komitmen para capres-cawapres, anggota legislatif dan kepala daerah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi kaum muda seperti akses pendidikan dan kesehatan," papar Wiryawan.
Baca juga : Institut STIAMI dan KPUD Jakarta Pusat Kolaborasi Deklarasi Dorong Pemilu Demokratis
"Biaya tempat tinggal yang terjangkau, pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya, pendapatan yang memadai, respons atas perubahan iklim dan mengatasi persoalan korupsi," imbuhnya.
Cipayung Plus, kata dia, juga berkomitmen untuk mendorong dan mengawal Pemilu 2024 agar tetap berjalan dengan berkualitas, transparan dan demokratis, damai, jujur dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
"Juga mendorong netralitas TNI-Polri dan aparatus negara lainnya untuk menjaga stabilitas politik pada momentum Pemilu 2024," Ketua Umum Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) Muhammad Asrul.
Kegiatan Cipayung Plus ini, juga dihadiri atau diketahui Ketua Umum PB PMII M. Abdullah Syukri, Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai, Ketua Umum PP GMKI Jefry Gultom, Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada, dan Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan. (RO/Z-7)
Dasco bertemu dengan Ketua Majelis Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan anggota DPR RI Idrus Salim Al Jufri dalam suasana penuh keakraban.
Di tengah hangatnya suasana mudik dan silaturahmi, pemerintah mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang berseliweran di media sosial.
Presiden menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjaga kerukunan beragama. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyongsong tahun baru dengan semangat optimisme.
Dalam unggahan di akun media sosial resmi Presiden tersebut, Prabowo mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyerukan persatuan dan kerja sama antarnegara Muslim. Solidaritas antarnegara Muslim ihwal perdamaian dan kemanusian dinilainya masih lemah.
Pola hidup sehat sangat penting, tidak hanya untuk kesehatan fisik tetapi juga kesehatan jiwa.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved