Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPRESIDENAN Mahasiswa Universitas Trisakti, BEM STIAMI, BEM YARSI, BEM TRILOGI, dan BEM Esa Unggul berharap mahasiswa dan masyarakat sipil mengkritisi setiap tawaran politik dari setiap calon peserta Pemilu 2024.
Wakil Presiden Mahasiswa Usakti, Lamdahur Pamungkas menilai, periode perubahan kepemimpinan lewat pemilu malah melanggar integriras konstitusi yang seharusnya menjadi benteng penjaga demokrasi.
i"Dampaknya, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dianggap sebagai hasil yang merugikan, memungkinkan tumbuhnya praktik-praktik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang seharusnya tidak diterima<" ujarnya lewat keterangan yang diterima, Jumat (22/12)
Baca juga: Bagaimana Cara Anies Menyusun Kabinet? Simak Jawaban Berikut
Ia menambahkan, berbagai dinamika yang terjadi, pasangan caslon dan tim pendukung sering sekali mengedepankan narasi kampanye yang bukan isu kemasyarakatan. Yang dikedepankan ialah narasi narsistik untuk menutupi kekurangan paslon yang lemah secara kapabilitas.
"Kita sebagai komoditas suara politik perlu melihat tawaran politik mereka yang konstruktif secara permasalahan mikro sosial sebelum masuk ke tahap makro. Perlu adanya calon dan paslon yang tuntas secara pengamalan sektor HAM dan dekat dengan masyarakat," tandas Lamdahur.
Baca juga: Anggap Isu Pelanggaran HAM Musiman, Adik Wiji Thukul: Prabowo Lecehkan Keluarga Korban
Di sisi lain, ia juga berpendapat, mahasiswa bukan lagi jadi penyeimbang narasi politik tapi akan menjadi lawan politik dari narasi-narasi kampanye yang narsistik, gimmick.
"Joget tidak akan memperkaya literatur kebangsaan untuk Masyarakat, Kita perlu melihat dan mempercayakan pemimpin yang menggambarkan proses karier yang jelas," tegasnya. (P-3)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved