Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Muhammadiyah Abdul Mu'ti berpesan bahwa netralitas menjadi indikator dari pemilu yang berkualitas. Ia mengatakan pemerintah dan penyelenggara pemilu harus membuktikan mereka netral.
"Netralitas pemerintah dan penyelenggara pemilu merupakan indikator penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Netralitas juga menjadi prasarat pemilu yang tertib, aman, dan damai," ujar Mu'ti melalui pesan tertulis di Jakarta, Senin (27/11).
Oleh karena itu, menurutnya semua pihak sebaiknya mendukung pelaksanaan pemilu dilaksanakan sesuai asas.
Baca juga: Gibran Tidak Hadiri Acara Muhammadiyah, Nusron: Bagi Tugas
"Semua pihak hendaknya berusaha mendukung pelaksanaan pemilu yang LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil)," tukas Mu'ti.
Seperti diberitakan, calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan persoalan netralitas serta kecurangan menjadi kekhawatiran masyarakat. Anies kemudian menyinggung soal pakta integritas yang menurutnya tidak hanya dilakukan dengan sekadar tanda tangan. Melainkan perlu ada komitmen untuk hal itu.
Baca juga: Ketua DPP PAN Soetrisno Bachir Gabung ke AMIN karena Anies
"Harus dijawab bukan dengan komitmen yang ditandatangani saja, tapi dengan kenyataan pengorganisasian pelaksanaan yang menjunjung tinggi integritas, menjauhi segala macam sikap yang tidak netral, menjauhi segala macam cara yang kita tahu mencederai pemilu," ujar Anies dalam Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Jakarta, Senin (27/11). (Z-7)
Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat untuk tidak menjadikan disparitas pandangan sebagai sumber konflik, melainkan sebagai arena berlomba dalam kebaikan.
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus pengamat pendidikan dan sosial, Anwar Abbas, mengatakan bahwa proses belajar-mengajar memang sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka.
Salah satu hal yang paling mendesak untuk ditinjau ulang ialah penggunaan diksi dalam teks akad.
Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir minta masyarakat tak persoalkan perbedaan Idul fitri 1447 H. Ia dorong kalender global tunggal sebagai solusi masa depan.
Dalam khutbah Idulfitri 1447 H di UMY, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan ibadah Ramadan harus melahirkan perubahan perilaku nyata.
Ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan shalat Idul Fitri di Lapangan Puputan Margarana.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved