Penyediaan Hunian Jadi Isu Bersama Capres, Prabowo-Gibran Janji Bangun 3 Ribu Pertahun  

SEKTOR perumahan kini menjadi isu bersama yang diusung para calon presiden (capres) di 2024. Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabumi Raka memberikan perhatian kepada pembangunan perumahan dan peningkatan sanitasi masyarakat di pedesaan dan perkotaan sebanyak 3 ribu unit tiap tahun. 
 
“Keberpihakan Prabowo-Gibran ke desa itu sesuatu yang tidak pernah jadi perhatian pembangunan selama ini. Jadi, pembangunan harus dimulai dari desa termasuk di sektor perumahan,” ungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Panangian Simanungkalit, di Jakarta belum lama ini. 

Panangian menjelaskan, dari 17 program prioritas yang diusung pasangan nomor urut 2 tersebut, salah satunya menjamin hidup berkualitas terjangkau sanitasi baik untuk masyarakat perdesaan dan perkotaan yang membutuhkan.

Baca juga: Sambut Akhir Tahun 2023, Dekoruma Ajak Keluarga Indonesia Refresh Suasana Hunian

 
Ada juga 8 program hasil terbaik cepat (best result fast) yang akan dilakukan dalam periode 2024 hingga 2029. Salah satunya juga ada sektor perumahan.
 
“Maksudnya ini sektor perumahan benar-benar prioritas bagi Prabowo-Gibran. Program sektor perumahan adalah best result fast yang keempat yakni program infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, dan menjamin ketersediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan rumah khususnya kalangan milenial dan gen Z masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Panangian.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Siap Bangun 10 Juta Hunian Rakyat Jika Menang
 
Dijelaskan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran sangat concern dalam menyelesaikan persoalan hunian bagi masyarakat Indonesia terutama kalangan MBR. Bahkan pasangan capres ini sudah memiliki beberapa program konkret untuk memberikan akses pada masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan rumah.
 
Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, Prabowo-Gibran juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 2 juta rumah mulai tahun kedua.
 
Kemudian juga menawarkan program untuk mengurangi backlog dengan membangun 500 ribu unit rumah tapak (landed house) dan 500 ribu unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) di perkotaan. Untuk merealisasikan target tersebut diperkirakan butuh anggaran sekitar Rp101 triliun per tahun.

Pakar Properti Nasional tersebut memperkirakan, pembangunan dan renovasi 2 juta rumah di pedesaan dan pembangunan 500 ribu rumah tapak dan 500 hunian vertikal akan mampu menciptakan lapangan kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena mau tidak mau akan menyerap tenaga kerja dalam pembangunan rumah tersebut,” lanjut dia. 

Isu Bersama dalam Visi Misi Capres-Cawapres

Tidak hanya itu, Panangian pun memuji visi misi Capres dan Cawapres lain yang juga memprioritaskan perumahan. Misalnya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang mengedepankan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) namun juga bisa mewujudukan cita-cita ‘Keluarga Punya Rumah’. 

Menurut dia,  Anies ingin bahwa pemerintah tidak hanya memfasilitasi mereka yang ada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non formal, dan independen karena kelompok ini yang merasakan dampak. Sehingga akses KPR lebih meningkat dan semua merasakan manfaatnya.
 
Wujud dari konsep ini ada dua program, pertama KPR pasti 5% dan tepat, kira-kira itu arahnya. 

Sementara untuk pekerja mandiri itu KPR yang dibantu prosesnya, penjaminannya lewat negara sehingga pelaku-pelaku yang nonformal dan informal punya akses yang sama pada pembiayaan untuk beli rumah. 

“Untuk itu, siapapun presiden terpilih nanti, database backlog perumahan harus by name by addess dan ini harus dilakukan oleh sebuah institusi dan bekerjasama dengan kepala daerah. Karena kepala daerah adalah satu-satunya yang paham berapa kebutuhan rumah di wilayahnya,” tandas dia. (Z-10)