Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RILIS SurveI Nasional Parameter Publik Indonesia memotret dalam waktu 5 hari ke depan, semua mata tertuju pada siapa calon wakil presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Pasangan Prabowo-Yusril Ihza Mahendra berdasarkan temuan survei Parameter Publik Indonesia menyatakan bahwa penggabungan antara ilham dan rilis survei.
Baca juga: Isu Gibran Jadi Cawapres Pasca Putusan MK, Ini Pandangan Romo Benny
Namun, secara data, publik memberikan persepsi terkait dengan sosok potensial cawapres Prabowo Subianto dalam Koalisi Indonesia Maju, aspek nasionalis relijius adalah hal yang harus diperhatikan dalam pertarungan Pilpres 2024 .
Dalam survei yang dilakukan Parameter Publik Indonesia, sosok capres potensial nasionalis religius mengarah pada Yusril Ihza Mahendra. Dibutuhkan sosok yang dapat berikan kepastian hukum 29,6%
Baca juga: Cak Imin: Saya Kuat di Jatim, Kalimantan, dan Lampung
Rilis survei pertimbangan memilih cawapres potensial yang dinilai lebih religius Yusril Ihza Mahendra 26,8%, Khofifah 24,2% Erick Tohir 15,8% dan Gibran 11,6%.
Selain itu, menurut Ras Md, Direktur Eksekutif Parameter Pubik Indonesia, dibutuhkan sosok yang dapat berikan kepastian hukum dan mengerti ketatatanegaraan sebesar 29,6% dan mengarah kepada Yusril Ihza Mahendra.
Dari sisi kedekatan dengan kalangan religius baik, sosok yang dipersepsi dengan dengan Muhammadiyah muncul nama Yusril Ihza Mahendra 24,8% dan Erick Tohir 15,8%.
Adapun sosok cawapres yang dipersepsi mempunyai pengalaman dalam pemerintahan, muncul nama Yusril 328%, Erick 28,2%, Khofifah 24 2% dan Gibran 12,6%.
“Menariknya, sosok Yusril Ihza Mahendra dipersepsi tokoh yang punya pemahaman mendalam terkait ketatanegaraan dan pengalaman pemerintah mengarah kepada Yusril Ihza Mahendra sebesa 36% dan persepsi ketegasan Yusril 32 ,6%”, katanya.
Sedangkan menurut Qodari dari Indobarometer menyatakan bahwa jangan blunder dalam waktu yang sangat sempit ini memilih pasangan yang dekat dengan kalangan religius. Menurutnya masyarakat Indonesia butuh pemimpin yang matang dalam usia dan pengalaman serta perpaduan antara nasionalis dan relijius.
“Sejarah mencatat bagaimana SBY-Jusuf Kalla yang sukses dipersepsi publik sebagai pasangan Jawa Luar Jawa dan perpaduan Nasionalis Relijius yang memenangkan pilpres,” katanya.
Ras Md menyatakan bahwa untuk konteks ini, narasi yang mesti dihitung adalah cerminan nasional-religius adalah hal baik. “Sosok Prabowo yang berbasis militer sangat cocok memilih cawapres yang punya pengalaman dalam pemerintahan, dekat dengan kalangan relijius dan paham benar soal hukum ketatanegaraan, dan itu mengarah kepada Yusril Ihza Mahendra,” katanya. (P-3)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved