Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH baliho bergambar Prabowo Subianto dan Erick Thohir tersebar di sejumlah daerah di Jawa Barat seperti Depok dan Bekasi. Tulisan di baliho tersebut juga bernada positif kepada Prabowo – Erick Thohir seperti 'Melaju Meneruskan Indonesia Maju' dan ‘Pejuang Kemajuan Sepak Bola Indonesia’.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Hariyadi menilai banyaknya baliho tersebut merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat luas agar Erick Thohir segera dipinang oleh Prabowo sebagai calon wakil presiden (cawapres). Sebab, masyarakat menilai Erick Thohir merupakan sosok yang layak maju sebagai Cawapres.
“Tentu bisa saja muncul sebagai aspirasi politik masyarakat yang melihat potensi Erick Thohir yang bagus dan dianggap layak sebagai cawapres,” kata Ade saat dihubungi, Rabu (27/9).
Baca juga: Relawan P-24 Pasang Baliho Raksasa Anies Baswedan di Nagreg
Penilaian masyarakat tersebut tak terlepas dari piawainya Erick Thohir memajukan BUMN. Di tangan dingin Erick Thohir, BUMN berhasil menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan.
Hal itu sudah dibuktikan Erick Thohir dengan meningkatkan pendapatan BUMN mencapai Rp2.613 triliun di tahun 2022. Pendapatan tersebut naik dari Rp2.292 triliun pada tahun sebelumnya.
Baca juga: PDIP Klaim Peluang Sandiaga Jadi Bakal Cawapres Ganjar tak Mengecil
Dampaknya, BUMN meraup laba sebesar Rp303 triliun pada tahun 2022 yang mana merupakan raihan terbesar dalam sejarah. Meningkatnya laba selaras dengan dividen BUMN yang dibagikan kepada negara sebesar Rp80 triliun.
Cemerlangnya kinerja Erick Thohir berdampak pada tingginya elektabilitas sebagai cawapres. Misalnya dalam survei Polling Institute periode Agustus menempatkan nama Erick Thohir di posisi pertama dengan torehan hasil 24,5 persen dengan simulasi lima nama.
“Dengan potensi elektabilitas dan sumber daya politik yang dimilikinya, tentu Erick Thohir layak dipertimbangkan sebagai kandidat cawapres,” pungkas Ade. (Z-7)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved