Kantor Wilayah KemenkumHAM Berperan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan

MONITORING dan evaluasi merupakan hal yang pasti dilakukan suatu organisasi dalam pelaksanaan keorganisasiannya. Hal tersebut sebagai bentuk peningkatan kualitas organisasinya. Itulah yang dilakukan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham) selama 3 (tiga) hari, pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bertema “Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM” di Trans Resort Bali, dyang itutup pada hari ini, Jumat (22/9).

“Kita telah menyelesaikan kegiatan Rakornis selama tiga hari dan selama tiga hari ini kami telah mendapatkan masukan untuk perbaikan dan pengembangan dari 7 (tujuh) kegiatan BSK Kumham di kantor wilayah. Harapannya, dengan semua masukan dan informasi yang didapat dan yang telah dibacakan, nanti akan kami diskusikan lagi di Jakarta untuk rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan BSK Kumham di Kantor Wilayah pada Tahun Anggaran 2024,” ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Y Ambeg Paramarta.

Baca juga: Dirjen Pemasyarakatan Sebut 890 Bandar Narkoba Dipindahkan ke Nusakambangan

Pada kegiatan itu juga diberikan penghargaan kepada sejumlah kantor wilayah yang menunjukkan hasil kerja yang terbaik pada 7 kegiatan yang dilaksanakan dengan kategori, Penyusun Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Terbaik I; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai Terbaik II; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai Terbaik III. 

Penyusun Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Periode Januari – Juli 2023 kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung sebagai Terbaik I; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai Terbaik II; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Bengkulu sebagai Terbaik III. 

Baca juga: Bangun Citra Positif Pemasyarakatan Lewat Manajemen Komunikasi Krisis

Kategori Penyusun Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM yang Mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah Periode Januari – Juli 2023 kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat sebagai Terbaik I; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebagai Terbaik II; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur sebagai Terbaik III.

Kategori Penyelenggara Sosialisasi Hasil Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (Opini Kebijakan) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah sebagai Terbaik I; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai Terbaik II; dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku sebagai Terbaik III. (RO/Z-1)