Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PENELITI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengatakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bisa menjadi alternatif cawapres untuk capres Ganjar Pranowo.
Saidiman menilai, Ganjar memiliki keleluasaan dalam memilih pendampingnya lantaran PDI Perjuangan bisa mengusulkan calonnya, meski tanpa adanya dukungan dari partai lain.
"Ganjar Pranowo cukup leluasa memilih bacawapres karena partai utama pendukungnya, PDI Perjuangan, bisa mengajukan calon tanpa dukungan partai lain. Karena itu, pertimbangan kecukupan partai pendukung tidak begitu dibutuhkan untuk memilih bacawapres," ujar Saidiman pada Minggu (10/9).
Baca juga: Survei Rumah Demokrasi: Yenny Wahid Unggul sebagai Cawapres Perempuan
Saidiman menambahkan, mantan Gubernur Jawa Tengah itu dapat menentukan calon wakilnya berdasarkan rekam jejaknya.
Menurut Saidiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menkeu Sri Mulyani pun perlu menjadi pertimbangan untuk masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo.
Baca juga: Saiful Mujani : Daya Tawar Politik PDIP ke Demokrat Lemah
Dia menyebutkan, Basuki dan Sri Mulyani memiliki rekam jejak dan profesionalitas kinerja yang baik.
"Ganjar bisa menentukan calon pendamping dengan kriteria profesionalitas atau rekam jejak sang calon. Di sini tokoh profesional dengan rekam jejak bagus seperti Sri Mulyani atau Basuki Hadimuljono menjadi mungkin masuk dalam bursa bacawapres Ganjar," kata Saidiman.
Saidiman beralasan, munculnya nama Basuki dan Sri Mulyani sebagai pendamping Ganjar lantaran keduanya juga memiliki cukup pengalaman kerja-kerja pemerintahan.
Hal itu, kata Saidiman, dapat membantu Ganjar Pranowo dalam menjalankan pemerintahan jika kelak menjadi Presiden RI 2024-2029.
"Saya melihat secara objektif keduanya bagus untuk mempertajam kerja-kerja teknokratis pemerintahan nanti," ucap Saidiman. (Z-7)
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan tunjangan anggota DPR yang mengalami penaikan sebagi bentuk kepedulian Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
PEMERINTAH menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026.
ANGGARAN kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk 2026 dialokasikan sebesar Rp244 triliun.
Putusan MKMK, terutama yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, telah merobohkan legitimasi Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.
Sepanjang tidak ada perubahan peraturan undang-undang terkait syarat pencalonan, tiga pasangan bacapres-bacawapres yang sudah mendaftar ke Kantor KPU RI tidak akan berubah.
Andrew menerangkan kepemimpinan kuantum merupakan konsep kepemimpinan yang mengadopsi prinsip-prinsip fisika kuantum dalam konteks manajemen dan kepemimpinan organisasi
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun mengaku kalau ada tindakan tegas terhadap Gibran muncul narasi dizalimi.
PDIP dinilai tersandera kehilangan pemilih, bila bersikap keras kepada Presiden Joko Widodo, menyusul belum adanya sikap terkait Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah warga akan menggugat KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (30/10), karena menerima pendaftaran bacawapres yang diduga bertentangan dengan PKPU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved