Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi berpesan agar jangan sampai urusan politik yakni pemilihan umum (pemilu) pada 2024 mengganggu stabilitas ekonomi.
Menurut Jokowi perekonomian Indonesia masih cukup baik dengan pertumbuhan pada kuartal kedua 2023 sebesar 5,17% dengan inflasi 3,1.
"Karena kalau terganggu (ekonomi) dalam posisi dunia sulit. Itu kadang-kadang mengembalikannya akan sangat sulit, kadang-kadang. Bisa saja betul-betul sulit, tapi kadang-kadang bisa menyulitkan kita," ujar Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) relawan Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) di Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (29/8).
Baca juga : Prabowo Minta Pendukungnya Sabar Soal Bakal Cawapres
Jokowi berpesan agar masyarakat tidak terburu-buru merespons pencalonan presiden dan wakil presiden pada 2024. Sebab, koalisi partai politik yang mengusung para calon dinilainya masih cair.
"Urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. ojo, ojo kesusu, kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat atraksi politiknya belum selesai, wira-wiri sana-sini saya melihat masih. Saya enggak tahu partai ini kesana partai ini ke sini, partai ini kesana, partai ini kesini Jadi masih ngalor-ngidul," tuturnya.
Baca juga : Anies Bisa jadi Kuda Hitam
Di depan para relawan JAMAN, Jokowi meminta masyarakat mengamati terlebih dahulu dinamika politik di tanah air. Selain itu, partai politik juga menurutnya masih mencari sosok baik itu bakal calon presiden ataupun calon wakil presiden yang akan diusung.
"Jadi kita dari jauh mengamati saja mengamati dulu setuju ndak? karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi, partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas, cawapresnya siapa juga belum jelas," ucap presiden. (Z-4)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved