Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi berpesan agar jangan sampai urusan politik yakni pemilihan umum (pemilu) pada 2024 mengganggu stabilitas ekonomi.
Menurut Jokowi perekonomian Indonesia masih cukup baik dengan pertumbuhan pada kuartal kedua 2023 sebesar 5,17% dengan inflasi 3,1.
"Karena kalau terganggu (ekonomi) dalam posisi dunia sulit. Itu kadang-kadang mengembalikannya akan sangat sulit, kadang-kadang. Bisa saja betul-betul sulit, tapi kadang-kadang bisa menyulitkan kita," ujar Jokowi saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) relawan Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) di Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (29/8).
Baca juga : Prabowo Minta Pendukungnya Sabar Soal Bakal Cawapres
Jokowi berpesan agar masyarakat tidak terburu-buru merespons pencalonan presiden dan wakil presiden pada 2024. Sebab, koalisi partai politik yang mengusung para calon dinilainya masih cair.
"Urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. ojo, ojo kesusu, kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat atraksi politiknya belum selesai, wira-wiri sana-sini saya melihat masih. Saya enggak tahu partai ini kesana partai ini ke sini, partai ini kesana, partai ini kesini Jadi masih ngalor-ngidul," tuturnya.
Baca juga : Anies Bisa jadi Kuda Hitam
Di depan para relawan JAMAN, Jokowi meminta masyarakat mengamati terlebih dahulu dinamika politik di tanah air. Selain itu, partai politik juga menurutnya masih mencari sosok baik itu bakal calon presiden ataupun calon wakil presiden yang akan diusung.
"Jadi kita dari jauh mengamati saja mengamati dulu setuju ndak? karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi, partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas, cawapresnya siapa juga belum jelas," ucap presiden. (Z-4)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved