Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Ujang Komarudin menyoroti munculnya sejumlah deklarasi dukungan terhadap Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari santri, Kiai di beberapa pondok pesantren Nahdlatul Ulama (NU), hingga akhir-akhir ini muncul juga deklarasi serupa oleh masarakat petani dan nelayan di Situbondo, Jawa Timur.
Menurut dosen Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta itu, deklarasi dan dorongan untuk putri Presiden Keempat KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu menunjukkan Yenny memiliki basis dukungan dari akar rumput atau khusunya kelompok-kelompok masyarakat di kalangan NU yang berbasis kultural.
"Jadi, saya melihat adanya dukungan dari kalangan NU mulai dari santri hingga kiai, ini menujukan Yenny Wahid ada dorongan dari bawah dan dia memiliki basis kekuatan di akar rumput. Tentu ini modal politik yang bagus," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Sabtu (26/8).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu melihat adanya dukungan tersebut menandakan kelompok-kelompok NU dan Gusdurian menginginkan Yenny Wahid sebagai representasi di Pilpres 2024.
"Mbak Yenny Wahid ini dianggap representasi politik para pengikut Gus Dur, cicit pendiri NU, tokoh politik perempuan Nahdliyyin yang dekat dengan akar sosiologis basis NU. Maka tidak heran dukungan itu sangat kuat dari NU akar rumput. Bisa dikatakan yenny Wahid merupakan Cawapres harapan akar rumput NU dan Gusdurian," katanya.
Dengan modal dukungan dari akar santri dan kiai NU, lanjut Ujang, Yenny Wahid memiliki posisi tawar yang bagus untuk dipertimbangkan bagi semu capres yang butuh suara dari kalangan NU.
"Hampir setiap Pilpres kita, ada representasi NU Dan sangat berpengaruh dalam mendongkrak elektoral pasangannya. Hampir dua kali Pilpres pak Jokowi menang karena berpasangan dengan orang yang dianggap representasi NU. Pada 2019, Pak Kiai Ma'ruf yang jelas-jelas NU, dan 2014 dengan pak Jusuf Kalla, yang juga ditonjolkan ke-NU-annya," katanya.
"Jadi, 2024, menurut saya, sangat logis kalau tokoh-tokoh NU kembali dipertimbangkan di sejumlah simulasi capres. Saya kira nama Yenny Wahid berada di urutan paling atas untuk sebagai pertimbangan politik koalisi capres. Satu karena di jelas-jelas NU, kedua tokoh perempuan, dan ketiga memang basis wilayah pengaruhnya di Jawa Timur," tukasnya.
Sebelumnya, dukungan berbagai kelompok terhadap Yenny Wahid untuk tampil di Pilpres 2024 mulai muncul. Salah satunya, Aliansi Nahdliyyin - Santri Nusantara.
Deklarasi dukungan ini dilakukan di Pondok Pesantren Muhyiddin Gebang Sukolilo Surabaya, Senin (21/8).
"Mendukung Mbak Yenny Wahid sebagai representasi politik para pengikut Gus Dur untuk dicalonkan sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia (Cawapres RI) di Pemilu 2024," kata Pengasuh Pondok Pesantren Muhyiddin Gebang Sukolilo Surabaya, KH Muhammad Hasan Badri saat deklarasi dukungan. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved