Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGURUS Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Ekspose Nasional Tata Kelola Sumber Daya Alam bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengangkat tema : "Menguak Dalang Eksport Ilegal Nikel China" di Aula Sekretariat PB HMI pada Selasa (15/8).
Muhamad Ikram Pelesa, Ketua PB HMI Bidang Pembangunan Energi Migas dan Minerba (PEMM) mengatakan, kegiatan tersebut didasari atas dugaan ekspor bijih nikel (nikel ore) ke China sebanyak 5,3 juta ton hingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 575.068.799.722,52 atau Rp 575 miliar. Kerugian itu, kata dia, timbul dari ekspor ilegal bijih nikel sepanjang 2020 hingga Juni 2022.
Pada kesempatan itu, Ikram menyebutkan bahwa para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak memiliki kapasitas untuk melakukan ekspor, dia menduga para pemegang smelter menjadi dalang ekspor ilegal tersebut.
Baca juga: BKPM: Penetapan Bea Keluar Ekspor Mineral Logam untuk Genjot Hilirisasi
“Tidak mungkin pemegang IUP untuk melakukan ekspor, maka patut diduga ada potensi para pemegang smelter yang melakukan ekspor nikel ilegal ke cina. Pada poin ini kita harus kaji dan teliti terkait ekspor tersebut, sebab proses ekspor tentu saja melibatkan pihak-pihak keamanan”, ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (17/8).
Lebih jauh, Ikram juga menyinggung terkait apakah Kementerian ESDM mengetahui ekspor gelap yang dilakukan besar-besaran ini. Kata dia, berdasarkan keterangan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, mereka hanya menerima laporan produksi dan penjualan dari pemegang IUP saja, dan hanya melakukan pengawasan, pembinaan serta ekspresi lapangan dalam sebulan sekali.
Baca juga: Politisi PDIP Tersangka Pemalsuan Dokumen Dinilai Bisa Jadi Kotak Pandora Kasus Pertambangan
“Artinya, pemerintah hanya menerima pengaduan dari masyarakat terkait adanya penambangan ilegal ini. Olehnya itu, PB HMI meminta agar Menteri ESDM untuk berinisiasi membentuk lembaga Satuan Tugas (Satgas) dalam bentuk penindakan bagi pelaku penambangan liar tanpa izin karena mengingat euforia EBTKE kita belum siap,” ucapnya.
Disisi lain, lanjut dia, HMI selalu memberi saran dan masukan terkait pengawasan di lapangan juga meminta agar Menteri ESDM memberi sanksi pencabutan IUP bagi pemegang IUP yang menyediakan jasa dokumen terbang. (Z-7)
Forum Guntur merupakan sebuah wadah diskusi intelektual PB HMI periode 2024-2026 yang fokus membahas beragam topik hangat berkaitan dengan permasalahan dan kebijakan publik.
Yang paling mencolok adalah reshuffle pengurus yang dilakukan berdasarkan alasan pribadi dan bukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam AD/ART.
MOCHAMMAD Afifuddin mengaku sempat menandatangani surat pengunduran diri sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Koordinator lapangan aksi demonstrasi tersebut, kata Audi Hafiz Basri, ada lima pernyataan sikap kelompoknya terkait kasus dugaan korupsi itu.
"Silahkan adik-adik mau demo, mau unjuk rasa, mau menyampaikan tertulis, dialog dan sebagainya. Namun, jangan asal demo tanpa fakta dan data."
KORLANTA Polri memberikan 1.000 paket bantuan sosial ke para pemulung dan penjual asongan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan dalam rangka HUT Polantas ke 66
Berdasarkan data BPS, ekspor nikel dan olahannya naik signifikan 369,37% jika dibandingkan dengan 2021.
"Kami meminta kepada Bareskrim Polri untuk segera menangkap yang bersangkutan. Karena sejak penetapan tersangka pada 2019 belum ada penangkapan atau penahanan," ujar Rendra
"Perdagangan kontrak nikel di semua tempat di pasar LME dihentikan pada 8 Maret 2022," kata Chief Executive of the London Metal Exchange (LME) Matthew Chamberlain
Data U.S. Geological Survey menunjukkan cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama di dunia yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 22% cadangan global.
BADAN Energi Internasional (IEA) mengungkapkan bahwa pasar mineral yang sangat penting untuk transisi energi bersih melonjak menjadi US$320 miliar pada tahun lalu.
kedua negara memiliki potensi dalam kerja sama produksi baterai kendaraan listrik (EV) dengan memanfaatkan cadangan nikel Indonesia dan lithium yang dimiliki Australia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved