Duet Prabowo-Airlangga Paham Persoalan Politik dan Ekonomi Global

PASANGAN calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024 harus memiliki pemahaman terkait dengan politik dan ekonomi global. Kriteria itu dinilai ada pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Tentu saja dua tokoh itu, baik Prabowo dan Airlangga itu masuk masuk kriteria tokoh politik yang memahami ekonomi global," kata Pengamat politik Ali Rifan saat dihubungi wartawan, Kamis (15/6/2023).

Ia menjelaskan tantangan politik dan ekonomi global ke depan mengharuskan negara ini memiliki pemimpin yang cakap dalam pergaulan internasional dan mampu menunjukan eksistensi Indonesia di mata dunia. Menurut Ali, keduanya memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan memunyai jaringan internasional yang bagus. 

Baca juga: Airlangga Condong Ke Prabowo karena Berpeluang Cawapres

"Kalau Airlangga kan Menko Perekonomian jadi kalau bicara bagaimana kemampuan memahami ekonomi global tentu sangat bagus. Harus diakui ke depan indonesia butuh pemimpin yang tidak hanya memahami tidak hanya situasi nasional dan lokal tetapi juga situasi global. Baik dari sisi geopolitik, geoekonomi termasuk geostrategi," imbuh Direktur Arus Survei Indonesia itu.

Ia menilai tokoh seperti Airlangga paling tidak punya dua kekuatan, yaitu kemampuan memahami geoekonomi karena kini menjabat sebagai Menko Perekonomian. Airlangga juga memahami betul apa itu geopolitik karena dia adalah seorang ketua umum parpol yang besar di Indonesia.

Baca juga: Airlangga Cawapres Prabowo Bentuk Integrasi KIB dan KKIR

"Sebagai tokoh sekaligus Menko yang juga pengusaha, pasti beliau memahami situasi politik dan ekonomi global," imbuhnya 

Ali juga menanggapi langkah Airlangga yang secara tegas menolak kebijakan peraturan baru European Union (EU) atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global. Sebelumnya, Airlangga bersama Deputi Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof menyampaikan penolakannya langsung di markas EU di Brussel. 

Airlangga menilai kebijakan tersebut merugikan negara produsen sawit serta sejumlah komoditas pangan atau hasil hutan, khususnya para petani kecil. Kebijakan ini juga dinilai sebagi neoimprealisme. Menurut Ali, langkah tersebut tepat untuk menyelamatkan petani sawit lokal.

"Menurut saya apa yang dilakukan Airlangga pasti dengan pertimbangan matang dan dengan pengalaman yang ada saya yakin apa yang diputuskan beliau akan memberi dampak positif bagi rakyat indonesia," pungkas dia. (RO/A-3)