KETUA Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso mengapresiasi gebrakan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto
melakukan pemetaan indikasi aliran dana barkobauntuk kontestasi Pemilu 2024. Langkah Agus dinilai sangat strategis untuk menjaga kualitas pemilu.
"Ini adalah langkah strategis yang perlu diapresiasi. Ini apresiasi yang tinggi untuk Pak Kabareskrim dalam hal tersebut," kata Sugeng lewat keterangan yang diterima, Sabtu (3/6).
Menurut dia, pemetaan terhadap dugaan aliran dana untuk pemilu 2024 juga sangat penting untuk bisa menarik ke belakang adanya dugaan perlindungan praktik peredaran narkoba oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.
Selain itu, Sugeng juga menyinggung ketegasan Agus dalam menyelesaikan kasus korban dugaan penipuan investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.
"Walaupun hasil putusan pengadilan tidak memuaskan para korban, tapi penegakan hukumnya sudah berjalan. Artinya, terobosan maupun inovasi yang dilakukan oleh Kabareskrim dalam pengungkapan kasus Indosurya ini adalah salah satu langkah maju yang baik," ujarnya.
Selanjutnya, Sugeng menyebut kasus yang sempat heboh ditangani Bareskrim Polri yaitu kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir Josua. Terungkap, kasus ini ternyata ada keterlibatan Ferdy Sambo yang merupakan mantan Kepala Divisi Propam Polri.
"Ini suatu tim yang berisikan jenderal-jenderal. Ini kerja tim, tetapi memang yang menjadi center dari kerja ini adalah tim reserse dibawah Pak Kabareskrim. Dari kasus pengungkapan Brigadir Josua inilah sebetulnya suatu kondisi muncul serangan-serangan kepada Kabareskrim," tandas Sugeng
Senada, Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Hamdi Muluk mendukung langkah Kabareskrim Andrianto menelusuri indikasi uang hasil penjualan narkoba digunakan dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024.
Menurut dia, apa yang dilakukan Kabareskrim dan jajarannya merupakan langkah yang tepat guna mencegah dan menghentikan upaya pencucian uang
"Sudah benar itu, saya setuju itu. Kan bisa money laundry (pencucian uang) nanti lewat narkoba, uang hitam buat pembiayaan politik," jelas Hamdi.
Maka dari itu, kata Hamdi, Kabareskrim serta jajarannya supaya mengusut tuntas masalah narkopolitik ini. Jangan sampai dana haram dari peredaran narkoba malah mengalir untuk kegiatan Pemilu 2024.
"Saya setuju itu dicari, banyak dana-dana haram nantinya yang lari ke politik itu jadi money laundrying nanti itu," pungkasnya. (H-3)
