KETUA Setara Institute, Hendardi, menyebutkan, pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan indikasi bahwa dalam merombak kabinet, Presiden sama sekali tidak mempertimbangkan isu penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu sebagai variabel berpengaruh.
"Posisi Wiranto sebagai Menkopolhukam akan menentukan kinerja kementerian, kejaksaan, dan kepolisian terkait politik hukum dan keamanan," kata Hendardi, menanggapi reshuffle kabinet jilid II, Jakarta, Rabu (27/7).
Kehadiran Wiranto dalam kabinet, lanjut dia, hanya akan mempertebal impunitas pelanggaran HAM karena sulit bagi Wiranto memprakarsai penuntasan pelanggaran HAM berat, sementara dirinya diduga terkait dengan peristiwa-peristiwa itu.
"Bahkan dugaan keterlibatannya cukup jelas dalam laporan-laporan yang disusun Komnas HAM. Saya termasuk yang pesimistis atas masa depan penuntasan pelanggaran HAM yang adil," ujarnya.
Ia menambahkan, janji-janji Jokowi yang terang benderang tertuang dalam Nawacita, besar kemungkinan akan menemui jalan buntu.
"Sekarang rakyat pasti memahami bahwa isu HAM hanya menjadi komoditas politik Jokowi untuk menundukkan lawan politik saat berkontes dalam Pilpres 2014 dan akan berulang pada Pilpres 2019," tutur Hendardi.
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menjabat sebagai Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan yang digeser menjadi Menteri Koordinator bidang Maritim.
Jabatan tersebut diemban Panglima ABRI/Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 1998-1999 ini setelah Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan menteri baru hasil perombakan kedua Kabinet Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, siang ini.
Wiranto sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menkopolkam pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, tetapi kemudian mengundurkan diri. (OL-5)
