Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
HOAKS terkait isu politik diprediksi akan meningkat jelang Pemilu 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun menyiapkan berbagai langkah untuk meredam hoaks tersebut,
"Pertama kami menyiapkan edukasi dan literasi digital kepada para pemilih pemula atau first voter agar ketika mencari informasi mereka bisa aktif mencari dari sumber yang valid dan jelas," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong dalam forum diskusi daring bertajuk "Mengantisipasi Hoaks di Tahun Pemilu", dikutip dari Antara, Rabu (24/5).
Program literasi digital kepada para pemilih pemula tersebut merupakan bagian langkah Kemenkominfo menyukseskan visi percepatan transformasi digital nasional.
Baca juga : Cegah Penyebaran Hoaks Demi Proses Pembangunan yang Lebih Demokratis
Langkah literasi digital para pemilih pemula ini menjadi penting agar arus informasi yang tidak benar bisa ditekan peredarannya di masyarakat lewat media sosial karena para pemilih pemula itu akan diajarkan metode saring sebelum sharing.
"Kita ajak masyarakat itu untuk bisa kritis dengan segala informasi di media sosial, tidak langsung menyebarkan tapi mereka kita minta periksa dulu kebenarannya," ujar Usman.
Baca juga : Cegah Penyebaran Hoaks Demi Proses Pembangunan yang Lebih Demokratis
Selanjutnya, Kemenkominfo juga menargetkan kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat di daerah terpencil, orang lanjut usia (lansia), hingga masyarakat difabel agar bisa mendapatkan akses informasi yang tepat.
Salah satunya lewat pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk di daerah-daerah agar mereka bisa memberikan penyuluhan kepada kelompok rentan tersebut mengenai informasi yang benar sehingga bisa terhindar dari berita yang menyesatkan termasuk menjelang tahun politik 2024.
Kemenkominfo juga tidak lupa menggandeng para pemengaruh seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat yang aktif secara lokal untuk bisa mengenalkan perbedaan berita benar dan hoaks kepada masyarakat di daerah-daerah.
Di samping itu, Kemekominfo mengajak pihak yang akan paling aktif terlibat yaitu elit-elit politik agar bisa mencegah penyebaran berita sesat berupa ujaran kebencian hingga kampanye hitam.
Tentunya agar lebih efektif, Kemenkominfo melibatkan instansi yang menjadi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar penanganan hoaks menjelang pemilu tersebut berjalan lebih lancar. (Ant/Z-5)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Diketuai oleh Usmandie Andeska, acara Reuni Media Indonesia dihadiri sekitar 250 mantan karyawan Media Indonesia.
AKADEMISI Usman Kansong mengatakan pencabutan kartu pers liputan istana dengan alasan wartawan bertanya di luar konteks merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers.
PAUS Leo XIV meminta gereja Katolik merespons perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence, AI) dalam pernyataan perdananya kepada Kolese Kardinal, 10 Mei 2025.
DALAM mengupayakan media penyiaran berkelanjutan, diperlukan pembenahan dari sisi kebijakan, hukum, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
PADA mulanya banyak orang, termasuk para pakar, berpendapat media sosial atau media digital meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi.
SUMPAH, saya baru sekali mendengar langsung ceramah Miftah, Ta'im, atau siapa pun dia. Moga itu yang pertama dan terakhir saya mendengar langsung ceramahnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved