Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan enam tim verifikator selama penyelenggaraan tahap pengajuan daftar bakal calon anggota legislatif atau bacaleg. Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, setiap tim terdiri dari 11 orang.
"Untuk tim verifikator administrasi yang ada di Kantor KPU itu ada enam tim. Setiap satu tim itu terdiri dari 11 orang," ujar Idham saat dikonfirmasi, Sabtu (6/5).
Satu tim verifikator, lanjutnya, akan menangani tiga partai politik pengaju daftar bacaleg. Diketahui, proses pendaftaran nama-nama bacaleg telah dibuka KPU sejak Senin (1/5) sampai Minggu (14/5).
Baca juga: Hari Kelima Pendaftaran Caleg, Belum Ada Parpol yang Serahkan Nama ke KPU
Sampai Sabtu (13/5) mendatang, waktu pendaftaran dibuka pada 08.00-16.00 WIB. Sementara di hari terakhir pendaftaran pada Minggu (14/5), KPU membuka pendaftaran dari pukul 08.00-23.59 WIB.
"Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi partai politik peserta pemilu yang mengajukan daftar calon anggota legislatif," kata Idham.
Baca juga: Pekan Depan, 253 Bacaleg NasDem Babel Daftar ke KPU
Meski masih memiliki waktu satu pekan ke depan, Idham meminta partai politik tidak mendaftarkan para bacalegnya di hari-hari terakhir. Itu dimaksudkan agar partai politik dapat melengkapi administrasi jika dinyatakan masih kurang.
Berdasarkan informasi yang diperoleh KPU dari narahubung setiap partai politik, partai masih melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka pengajuan daftar bacaleg.
"Ketika kami komunikasi dengan narahubung partai politik, mereka ingin memastikan bahwa pada saat mereka datang ke kantor KPU RI, ataupun KPU provinsi, ataupun KPU kabupaten/kota, dokumen yang diserahkan itu dalam kondisi yang lengkap," tandas Idham. (Z-11)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved