Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PADA awal Syawal, beredar sebuah video yang mempertontonkan sebuah prosesi salat Id dengan mencampur shaf pria dan wanita dalam satu barisan. Setelah ditelusuri, kejadian itu terjadi pada waktu salat Id 1 Syawal 1444 di Pesantren Al-Zaytun, Patrol - Indramayu.
Polemik publik terus berjalan, dikarenakan pemberitaan terkait dengan video tersebut juga begitu gencar di sosial media. Kejanggalan lain juga bukan saja terkait dengan shaf yang dicampur. Namun juga bagaimana para jamaah salad duduk di atas kursi lipat dengan kerapatan shaf yang sangat renggang.
Menurut Sekretaris Eksekutif Said Aqil Sirodj Institute Abi Rekso, ada sebuah prakondisi Pemilu 2024 dengan kembali menarik-narik isu Islam.
“Ini ada operasi intelijen yang bekerja untuk kepentingan pemilu 2024. Kenapa video ini baru muncul tiba-tiba tahun ini? Sebenarnya, secara dalil hukum dan hadits sudah dijelaskan oleh Kiai Marsudi Syuhud dari MUI secara gamblang dan jelas. Bisa ditonton di Youtube, itu tuntas sudah semuanya beliau jelaskan " ujarnya lewat keterangan yang diterima, Selasa (2/5)
Abi Rekso melihat ada indikasi yang ingin kembali menggunakan isu Islam, untuk mengeruhkan situasi menjelang Pemilu 2024. Ia mencatat ada dua hal penting yang harus dipahami publik terkait isu ini.
Pertama, ada kesan kontroversi ini sengaja diciptakan dengan pendekatan intelijen politik tertentu. Kedua, dengan menyatakan bahwa aturan shaf shalat dicampur mengacu pada mazhab Bung Karno ini juga keliru bahkan cenderung sesat.
Ketika ditanya lebih dalam terkait operasi intelijen dari pihak mana, Abi Rekso menyatakan bahwa ada kelompok yang sedang bekerja untuk kepentingan politik tertentu menjelang 2024.
“Produk intelijen itu tidak selalu diciptakan dari BIN (Negara), organisasi intelijen asing atau swasta juga bisa melakukan cipta kondisi itu. Ya, kita tahu Al-Zaytun sendiri adalah produk intelijen dari rezim lama," tandasnya.
Kaitannya dengan pernyataan Panji Gumilang terkait mazhab Bung Karno, Abi Rekso juga menilai hal yang perlu diluruskan karena bisa menjadi hal yang sensitif bagi kaum muslimin di Indonesia.
“Pernyataan saudara Panji Gumilang ini, berbahaya. Karena Bung Karno dalam D ibawah Bendera Revolusi tidak pernah membahas terkait dengan tata cara dan syariat shalat. Selain itu, Islam hanya mengenal empat mazhab; Imam Hanafi, Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Hambali. Jadi tidak ada itu Syariat Islam mazhab Bung Karno, itu pernyataan sesat. Pernyataan saudara Panji ini berpotensi menghasut umat Muslim Indonesia.” tandas Abi Rekso.
Dirinya pun menghimbau kepada masyarakat Muslim untuk tidak mudah terhasut dengan isu-isu seperti ini. Karena MUI sudah memberikan penjelasan yang lugas. Menururnyaamasyarakat bisa mengacu kembali kepada MUI jika ada hal-hal yang rancu seperti ini. (H-3)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved