Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ORGANISASI masyarakat (ormas) baik yang berlatar belakang keagamaan maupun lainnya perlu menjaga netralitas dalam pemilu. Meski tidak ada larangan, ormas sebagai sebuah institusi jangan dijadikan alat politik.
"Ya saya kira semua ormas, bukan hanya ormas Islam saja, harus netral, tidak boleh terlibat dalam politik praktis, dukung mendukung baik terhadap capres cawapres maupun terhadap partai. Jika bukan atas nama lembaga atau ormas, silahkan terlibat dalam politik praktis, sebagai timses atau sejenisnya," ujar pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli kepada Media Indonesia, Senin (1/5).
Pengaruh ormas seperti ormas Islam tentu sangat besar terhadap anggota maupun masyarakat umum. Ketika pimpinan ormas dekat dengan partai atau capres tertentu, bahkan hingga secara terang-terangan menyatakan dukungan, maka para anggota atau masyarakat umum juga akan mudah terpengaruh.
Baca juga: PDI Perjuangan Jalin Komunikasi dengan GP Ansor
Dia menegaskan, sebagai institusi yang bersifat sukarela, harusnya ormas mengutamakan gerakan moral. Sementara hal-hal yang berbau politik sebenarnya hanya demi kepentingan pihak-pihak tertentu saja.
"Ormas bukanlah lembaga politik untuk meraih kekuasaan seperti parpol. Ormas merupakan institusi yang terdiri dari orang-orang yang bergabung bersifat sukarela, bagian dari kekuatan civil society yang mengutamakan gerakan moral, bukan politik praktis," kata Lili.
Baca juga: Usai Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, Peneliti BRIN Minta Perlindungan dari Kelompok Tertentu
Sejauh ini, ormas islam seperti Muhammadiyah memang sudah mengatakan sikap netral. Mereka tidak ingin menjadi alat partai politik tertentu. Hal serupa juga perlu dilakukan ormas lainnya.
"Bahwa kemudian sebuah partai memiliki basis massa islam tertentu, itu sah-sah saja dan dibolehkan. Dan sebuah partai harus memiliki basis massa kalau tidak maka tidak akan mendapat dukungan. Yang penting ormas itu sendiri sebagai sebuah institusi harus netral bukan menjadi alat politik," tandasnya. (Van/Z-7)
MUHAMMADIYAH memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender ini menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia, ini aplikasinya
SETELAH 12 hari perang Iran-Israel, Pemerintah Iran mengumumkan gencatan senjata. Langkah ini diambil diharapkan akan mampu membangun perdamaian di muka bumi.
Dalam konteks global, keseragaman waktu mempermudah perencanaan kegiatan, baik dalam ranah keagamaan, pendidikan, maupun ekonomi.
Muhammadiyah secara resmi memberlakukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender tersebut menerapkan prinsip satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia.
BADAN Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) menggandeng PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) untuk mendukung transformasi digital berbasis nilai.
MUHAMMADIYAH merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, memiliki sejarah dan dinamika yang panjang serta kompleks dalam penentuan awal bulan Hijriah.
Dalam kalender yang digunakan umat islam, ada bulan tertentu yang dimaknai lebih mulia. Selain Ramadan dan Rajab, Muharram juga menjadi bulan yang dirayakan umat Islam dengan suka cita.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menguatkan kolaborasi dengan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk bersama-sama mengatasi masalah bangsa yang terjadi.
Sheikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa mengungkapkan pujiannya kepada Nahdlatul Ulama (NU), atas peran dan kiprahnya di bidang kemanusiaan dan dunia internasional.
Dalam kegiatan ini, ratusan kader Muslimat NU dari berbagai daerah hadir mengikuti pembelajaran dan pemetaan potensi diri melalui metode Talent DNA yang dikembangkan oleh Founder ESQ
TUJUH puluh tahun telah berlalu sejak Konferensi Asia-Afrika di Bandung mempertemukan para pemimpin dari negara-negara baru merdeka.
Pada era Soeharto, peran Islam dalam politik luar negeri Indonesia sering disampingkan karena pemerintah lebih mendorong kebijakan luar negeri yang bebas-aktif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved