Ormas Islam Jangan Jadi Alat Politik

ORGANISASI masyarakat (ormas) baik yang berlatar belakang keagamaan maupun lainnya perlu menjaga netralitas dalam pemilu. Meski tidak ada larangan, ormas sebagai sebuah institusi jangan dijadikan alat politik.

"Ya saya kira semua ormas, bukan hanya ormas Islam saja, harus netral, tidak boleh terlibat dalam politik praktis, dukung mendukung baik terhadap capres cawapres maupun terhadap partai. Jika bukan atas nama lembaga atau ormas, silahkan terlibat dalam politik praktis, sebagai timses atau sejenisnya," ujar pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli kepada Media Indonesia, Senin (1/5).

Pengaruh ormas seperti ormas Islam tentu sangat besar terhadap anggota maupun masyarakat umum. Ketika pimpinan ormas dekat dengan partai atau capres tertentu, bahkan hingga secara terang-terangan menyatakan dukungan, maka para anggota atau masyarakat umum juga akan mudah terpengaruh.

Baca juga: PDI Perjuangan Jalin Komunikasi dengan GP Ansor

Dia menegaskan, sebagai institusi yang bersifat sukarela, harusnya ormas mengutamakan gerakan moral. Sementara hal-hal yang berbau politik sebenarnya hanya demi kepentingan pihak-pihak tertentu saja.

"Ormas bukanlah lembaga politik untuk meraih kekuasaan seperti parpol. Ormas merupakan institusi yang terdiri dari orang-orang yang bergabung bersifat sukarela, bagian dari kekuatan civil society yang mengutamakan gerakan moral, bukan politik praktis," kata Lili.

Baca juga: Usai Ancam Bunuh Warga Muhammadiyah, Peneliti BRIN Minta Perlindungan dari Kelompok Tertentu

Sejauh ini, ormas islam seperti Muhammadiyah memang sudah mengatakan sikap netral. Mereka tidak ingin menjadi alat partai politik tertentu. Hal serupa juga perlu dilakukan ormas lainnya.

"Bahwa kemudian sebuah partai memiliki basis massa islam tertentu, itu sah-sah saja dan dibolehkan. Dan sebuah partai harus memiliki basis massa kalau tidak maka tidak akan mendapat dukungan. Yang penting ormas itu sendiri sebagai sebuah institusi harus netral bukan menjadi alat politik," tandasnya. (Van/Z-7)