Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
WACANA pembentukan koalisi besar partai politik jelang Pemilu 2024 dinilai bersifat pragmatis semata. Selain hanya bertujuan untuk memenangkan kontestasi pesta demokrasi, koalisi besar juga dinilai mencederai demokrasi dan memperkeruh polaritas di tengah masyarakat.
"Kalau saya kok enggak tertarik. Untuk apa dibentuk koalisi besar? Karena nanti setelah presiden terpilih itu akan dibangun koalisi kedua," ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago dalam acara Polemik Trijaya bertajuk Teka-teki Koalisi, Sabtu (8/4).
Lebih lanjut, ia menyayangkan jika ada aktor di balik pembentukan koalisi besar partai politik yang ujungnya mempertemukan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan mempertajam keterbelahan publik. Apalagi, dua edisi pemilihan presiden sebelumnya juga hanya diikuti dua calon saja.
Baca juga: Bertemu PAN, Gerindra Ingin Perbesar Koalisi
"Menurut saya kita kok enggak mau belajar dari peristiwa masa lalu. Itu yang menimbulkan politik identisas, keterbelahan publik, merusak tenun kebangsaan," jelasnya.
Diskursus koalisi koalisi besar dalam konteks politik Indonesia belakangan ini merujuk penggabungan antara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KKIR beranggotakan Partai Gerindra dan PKB, sementara anggota KIB adalah Partai Golkar, PAN, dan PPP.
Baca juga: Zulhas Akan Penuhi Undangan Gerindra Sore Ini, Tindaklanjuti Gagasan Koalisi Kebangsaan
Terbentuknya dua poros dalam Pilpres mendatang dimungkinkan, jika PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi besar. Adapun lawan dari koalisi besar adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang beranggotakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.
Dalam acara yang sama, politisi Partai Demokrat Herzaky Mahendra tidak menyoalkan jika koalisi besar pada akhirnya jadi terbentuk. Menurutnya, itu adalah langkah yang sangat positif dan KPP menegaskan siap bertarung pada Pemilu 2024.
Kendati demikian, pihaknya juga terbuka jika ada partai politik yang ingin bergabung dengan KPP. Namun, partai tersebut harus mengikuti aturan main yang dibentuk oleh tiga partai pendiri KPP, salah satunya adalah komitmen mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
"Yang jelas komitmennya harus sama, komitmen perubahan. Capresnya adalah Anies Haswedan dan cawapresnya adalah yang dipilih oleh Mas Anies Baswedan sesuai dengan isi piagam," terangnya.
"Jadi jangan kemudian mau gabung lalu pasang syarat ini itu," tandas Herzaky.
Terpisah, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak ide pembentukan koalisi besar. Ide tersebut menurutnya akan mencederai demokrasi yang sehat dan bersih karena cenderung membatasi jumlah capres dan cawapres. Ia juga menyebut partai politik yang membuat koalisi besar arogan karena tidak pernah bertanya pada konstituen.
Pembentukan koalisi besar yang melahirkan dua pasang capres dan cawapres, lanjut Iqbal, menyempurnakan ambang batas presiden sebsar 20 persen. "Bisa dibilang, ini mengarah pada sistem demokrasi terpimpin yang dikomandani oleh partai politik," pungkasnya. (Z-3)
PARTAI Demokrat akan menyampaikan sikapnya terkait arah koalisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
KETUA DPP PKB Bidang Informasi Ahmad Iman Syukri mengungkapkan kronologi hengkangnya PKB dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
KOALISI Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut otomatis bubar. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad
Gerindra melihat selalu ada hal positif dari kerja sama yang dibangun bersama PKB. Duet Gerindra dan PKB disebut untuk kemajuan bangsa ke depan.
DEWAN Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut sempat geram dengan perubahan nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
KOALISI Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Hal itu dinilai menjadi bukti totalitas calon presiden (capres) Prabowo Subianto
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) menolak untuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk bubar.
PARTAI Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi bersama Gerindra dan PKB. Prabowo bingung memilih calon wakil presiden.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto disebut sudah menemui Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), sebelum mendeklarasikan mendukung Prabowo
KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengonfirmasi bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuknya bersama dengan Partai Golkar dan PPP
PRESIDEN Joko Widodo menanggapi soal merapatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Partai Gerindra untuk Pemilu 2024.
PAKAR politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai ada sejumlah elemen di dalam Dewan Pakar Partai Golkar yang sedang memanfaatkan ketidakjelasan posisi Partai Golkar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved