Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan meskipun sejumlah nama tokoh sudah muncul sebagai kandidat calon presiden (capres) dalam beberapa survei dan poros koalisi sudah terbentuk, namun konstelasi Pilpres 2024 masih belum pasti.
“Kepastian baru didapat pada 19 Oktober 2023 saat pendaftaran capres dibuka. Artinya kurang lebih 6 bulanlah dari sekarang baru kita bisa mendapatkan kepastian mengenai konstelasi politik,” ujar Qodari saat diskusi Pemilu 2024: Konstelasi, Variabel Penentu dan Pemenangnya, di di FX Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).
Diketahui, saat ini, kata Qodari, terdapat tiga koalisi yang telah dibentuk yaitu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) dari Partai Gerindra dan PKB, yang merekomendasikan Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Baca juga: Peneliti BRIN: Politik Pencitraan Harus Ditinggalkan
Kemudian, ada pula Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP. Pada poros ini, belum ada calon presiden yang akan diusung tetapi Partai Golkar menetapkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
Ketiga, Koalisi Perubahan yang merupakan gabungan dari Partai Demokrat, PKS, dan NasDem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres.
"Sementara itu, PDIP diketahui masih menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik tetapi belum resmi mengumumkan koalisi dan calon presidennya," ujar Qodari
Baca juga: KPU Dinilai Lamban Tangkal Isu Penundaan Pemilu
Lanjut Qodari, berdasarkan UU Pemilu yang termaktub dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mensyaratkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai atau gabungan partai dengan dukungan paling sedikit 20% atau memperoleh 25% suara secara nasional.
“Jadi baru bisa mencalonkan kalau kursinya ada 115. Tidak ada di undang-undang itu, setahu saya, saat maju calon presiden adalah survei elektabilitasnya 20%, tidak ada itu,” terang Qodari.
Qodari menyebut dari sisi skenario potensi majunya nama calon presiden berdasarkan kekuatan partai bisa terbentuk 3 atau 4 poros koalisi.
Pada skenario koalisi 4 poros tersebut, yakni pertama poros Gerindra PKB jumlah kursi 136, kedua Golkar, PAN, dan PPP jumlah kursi 146, ketiga NasDem, Demokrat, PKS jumlah kursi 163, dan PDIP mengajukan sendiri dengan jumlah kursi 128.
Sementara, pada koalisi 3 poros, Qodari prediksi akan terbentuk antara Gerindra dan PKB jumlah 136 kursi, selanjutnya PDIP, Golkar, PAN, dan PPP 276 kursi, serta poros NasDem, Demokrat dan PKS jumlah 163 kursi.
“Konstelasi sudah terbayang tapi belum pasti, Prabowo berasal dari koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan, sementara Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PPP dan PAN dan capres koalisi PDIP belum jelas,” urainya.
Lanjut Qodari, dari skenario berdasarkan elektabilitas tiga nama besar yang sering muncul adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.
Koalisi KIB, kata Qodari, tidak akan berani mengajukan Ganjar sebagai calon presiden, sebab jika KIB mendukung Ganjar tentu sudah lama akan dideklarasikan.
“Kenapa tidak? Pertama kalau berani sudah dari kemarin-kemarin. Yang kedua, begitu KIB mengajukan calon Ganjar Pranowo tanpa persetujuan Bu Mega dan Ganjar mengamini, ya Bu Meganya marah dan mengajukan calon yang lain, katakanlah Puan Maharani,” ucap Qodari.
“Begitu Ganjar maju, Puan maju dua-duanya "lewat" (gagal) di putaran pertama karena berebut basis suara yang sama. Nah Bu Mega ini menjadi variabel yang sangat ditunggu. Jadi Bu Mega sangat menentukan," jelasnya. (RO/Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved