Presiden akan Benahi BPOM

MENYUSUL peredaran vaksin palsu, Presiden Joko Widodo akan membenahi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Mekanisme pembenahan akan dilakukan melalui restrukturisasi.

Dengan merestrukturisasi BPOM, Presiden berharap agar pengawasan obat dan makanan ke depannya bisa lebih baik. Kasus vaksin palsu ini diharapkan tidak terulang di kemudian hari.

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, restrukturisasi akan dikomandani oleh seseorang yang akan ditugasi langsung oleh Presiden. Namun, ia menolak menyebutkan orang yang mendapat tugaskan.

"Akan ditugaskan seseorang untuk melakukan pembenahan di BPOM. Nanti akan diumumkan," ujar Pramono di kantornya, Jakarta, Jumat (15/7).

Pramono belum bisa menjawab saat ditanya restrukturisasi seperti apa yang akan dilakukan. Menurut dia, secara detail akan diumumkan lebih lanjut. "Intinya bahwa secara bersama-sama akan ditangani oleh Kemenkes (Kementerian Kesehatan) dan BPOM," ujarnya.

Kamis (14/7), Menkes Nila Moeloek membuka nama 14 rumah sakit yang mengedarkan ataupun menggunakan vaksin palsu. Mayoritas rumah sakit tersebut berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi terus memantau perkembangan kasus tersebut karena ia menganggap pengedaran vaksin palsu sebagai kejahatan luar biasa. Presiden berharap aparat penegak hukum dan kementerian terus berkoordinasi agar perkara vaksin palsu bisa tuntas sepenuhnya dan pelakunya ditindak tegas.

"Karena orang yang melakukan pemalsuan hal yang fundamental terhadap hidup seseorang, apalagi bayi, itu tidak manusiawi. Tindakan tegas tidak hanya bagi pelaku, tapi orang yang menikmati dan RS yang sudah mengetahui," tegasnya. (OL-5)