KSP: Penanganan Kekerasan di Papua Menggunakan Kebijakan Kesejahteraan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh Kementerian/Lembaga berkoordinasi dan bersinergi untuk mewujudkan kondisi kondusif di Papua. Pemerintah, ujarnya, saat ini memfokuskan pembangunan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua. Dengan demikian, diharapkan kekerasan di bumi Cenderawasih itu semakin berkurang.

"Sesuai dengan data berbagai lembaga, masih ada tindak kekerasan di beberapa kabupaten di Papua," kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Jumat (24/2).

Dalam rapat tingkat menteri untuk menjaga kestabilan pembangunan di Papua pasca pembentukan empat Daerah Otonomi Baru, yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan, yang digelar Kamis (23/2), Moeldoko mengatakan empat undang-undang tentang pembentukan provinsi baru di Papua telah resmi diundangkan, tahun lalu. Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat, ujarnya, untuk mengintensifkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara khusus dalam aspek pemertaan dan pelayanan publik.

"Ini sungguh ironis, karena pada satu sisi, pemerintah terus memasifkan pembangunan di Papua dan indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat, namun pada sisi lain masih ada pihak pengganggu keamanan yang melakukan kekerasan," imbuhnya.

Menurutnya wilayah Papua dalam kondisi aman secara umum. Adapun peningkatan kekerasan diklaim hanya terjadi di titik tertentu di wilayah pegunungan. Moeldoko menyampaikan pemerintah terus berfokus memastikan jangkauan akses transportasi, infrastruktur kesehatan, pendidikan dan infrastruktur penunjang lain sehingga masyarakat di pelosok Papua dapat menikmatinya.

"Dari perspektif politik ekonomi, pemerintah sudah berupaya memutus mata rantai kekerasan melalui paket kebijakan pembangunan kesejahteraan Papua yang komprehensif," pungkas Moeldoko. (OL-12)