KEPALA Dinas Penerangan TNI-AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah menyatakan pihaknya tidak ada rencana untuk membentuk Komando Daerah Udara (Kodau). Hal itu menanggapi adanya usulan rencana pembentukan komando daerah militer (kodam) yang disampaikan disampaikan Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman.
Baca juga: Pengertian Bioteknologi, Jenis, dan Contoh Penerapan
Rencananya, sebagian dari perwira tinggi yang tengah menjabat akan dimutasi ke-22 kodam baru yang direncanakan berdiri di hampir setiap provinsi. Saat ini, TNI AD telah memiliki 15 kodam di Tanah Air.
"Tidak ada rencana untuk TNI AU membentuk Kodau," tegas Indan saat acara silaturahmi dan dialog santai Kadispenau dengan para jurnalis, di Jakarta Timur, Selasa (21/2).
Indan mengemukakan pihaknya akan berencana untuk meningkatkan status Lanud dari Kolonel jadi bintang satu.
"Yang lainnya lebih ke penguatan operasional di lapangan. Untuk Kodau, AU belum ada merencanakan hal tersebut," tuturnya.
Adapun Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Hamim Tohari menerangkan pembangunan Kodam baru ini sekadar usulan.
Artinya, TNI AD belum bersiap membangun Kodam. "Tentunya tindak lanjutnya akan dibahas oleh Mabes TNI dulu," tuturnya.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Institut for Security and Strategic Study (ISES), Khairul Fahmi, menyebut rencana TNI AD untuk membentuk organisasi Kodam di setiap provinsi masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.
Menurutnya, butuh kajian komprehensif untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sangat mungkin muncul.
"Terkait urgensi. Isu menyangkut pengembangan satuan teritorial TNI AD sejak awal reformasi banyak dikritisi oleh kelompok masyarakat sipil. Jadi rencana itu tentu saja harus memiliki urgensi dan basis argumen yang tepat," ujar Khairul kepada Media Indonesia.
Pernyataan Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman, dalam rapat beberapa waktu lalu yang membandingkan posisi Kodam dengan Polda dirasa Khairul tidak tepat.
Saat ini, kata Khairul, posisi Polri itu setara dengan organisasi TNI bukan dengan matra sebagaimana ketika Polri masih berada di bawah ABRI. "Lagipula pembentukan Polda di setiap provinsi memiliki basis argumen dan urgensinya sendiri. Tidak bisa disama-ratakan," terangnya.
Lalu, Khairul menilai pengembangan Kodam itu kurang sejalan dengan rencana pemantapan fungsi Kogabwilhan sebagai representasi interoperabilitas TNI. (OL-6)
