Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PENGAMAT komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai pertemuan tersebut bisa mengubah peta koalisi. Pasalnya, hingga saat ini peta politik Pemilu 2024 masih sangat cair. Belum ada koalisi yang menetapkan pasangan calon presiden (capres) yang akan diusung.
"Karena itu, perubahan koalisi di KIB dan KKIR tetap terbuka," terangnya di Jakarta, hari ini.
Jamiluddin mengungkapkan setidaknya ada dua penyebab. Pertama, ada kemungkinan masing-masing koalisi, KIB dan KKIR, gagal dalam kesepakatan pasangan capres-cawapres.
"Pertama, KIB dan KKIR gagal menyepakati pasangan capres yang akan diusung. Karena itu, ada peluang partai politik di dua koalisi itu saling pindah haluan," sambungnya.
Menurutnya, terbuka peluang PKB pindah ke KIB ketika kepentingan Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres tidak diakomodir oleh Prabowo Subianto.
"Sebaliknya, ada kemungkinan PAN dan PPP pindah haluan ke Gerindra bila capres atau cawapres yang akan diusungnya tidak diakomodir Golkar," lanjutnya.
Sedangkan kemungkinan kedua, KIB dan KKIR bergabung membentuk koalisi baru. "Peluang ini bisa terjadi bila hal itu diinginkan Joko Widodo," tandasnya.
Pilihan kedua, menurutnya, diambil untuk menandingi Koalisi Perubahan yang berpeluang besar mengusung Anies Baswedan. KIB dan KKIR akan sulit menandingi Anies Baswedan jika tidak bergabung. Pilihan itu juga diperkuat dengan kemungkinan bergabungnya PDIP yang lebih memilih Pemilu 2024 diikuti 2 poros.
"Bahkan tidak menutup kemungkinan PDIP juga melebur bersama KIB dan KKIR. Bila ini terjadi, maka kekuatan koalisi ini menjadi sangat gemuk," tambahnya.
Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo sebagai Presiden dan Menhan
Jamiluddin mengungkapkan hal itu akan memunculkan dua poros dalam Pemilu 2024 yakni koalisi akan meneruskan arah pembangunan Jokowi dan koalisi yang menginginkan perubahan yang terdiri Nasdem, Demokrat, dan PKS yang akan mengusung Anies.
Kendati demikian, Jamiluddin mengungkapkan keidealan Pemilu 2024 diikuti oleh 4 poros. "Dari sisi demokrasi, lebih ideal ada empat pasangan Capres yang maju. Kalau ini terjadi, rakyat disuguhkan lebih banyak pilihan," pungkasnya.
Saling sandera
Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, otak atik koalisi mungkin saja terjadi. Ini dikarenakan maraknya 'angjangsana' atau temu partai politik dari kubu pemerintah dan oposisi. Misalnya, saat Partai Nasdem dan PKB bertandang ke Partai Golkar.
"Itu tandanya koalisi masih cair. Secara koalisi mereka berbeda, Golkar pendukung pemerintahan dan Nasdem sebagai oposisi. Ini juga menunjukkan agar politik tidak tegang, " ujar Pangi hari ini (17/2).
Dari pertemuan Golkar dengan PKB, mereka ditawarkan masuk ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Gerindra-PKB. Adapula pernyataan elit PDIP yang mengatakan, PDIP paling mungkin bergabung dengan KIB atau KKIR.
"Ini masih saling penjajakan, masih berproses, mencari cocoklogi, penyamaan, mencari titik persamaan pembentukan yang sama," sebut Pangi.
Selain bersilaturahmi, beberapa sikap koalisi juga dia anggap sebagai bentuk 'saling menyandera'. "Bukan tidak mungkin koalisi ini akan sandera menyandera, saling adu strategi, termasuk misalnya hanya menyebutkan nama-nama, tidak mau buru buru itu juga bagian dari strategi," jelas Pangi.
Adapun posisi PDIP sebagai partai pemenang pemilu dianggap krusial dalam peta perpolitikan jelang 2024. "Proses kontempelasi sudah banyak, Ibu Mega orang yang percaya data, terukur. setelah berproses, berkontempelasi, kalkulasi cermat, matematikan politik, sudah ada nama itu," kata Pangi.(OL-4)
pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan PKB menghormati sikap politik Megawati Soekarnoputri yang berjanji akan memperkuat pemerintahan meskipun berada di luar koalisi.
KETUA Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarelite politik untuk membangun bangsa Indonesia.
Hensa menekankan, pernyataan Megawati itu cukup menegaskan sikap bahwa PDIP siap membantu pemerintahan tanpa harus berkoalisi.
Dikatakan bahwa ada keinginan pemilih untuk tidak memilih calon yang didukung oleh koalisi partai politik yang gemuk dari KIM plus.
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkap partainya disarankan sejumlah pihak untuk masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved