Presiden Joko Widodo memerintahkan TNI dan Polri menindak tegas para pelaku penambangan ilegal di Tanah Air.
Perintah tersebut ia sampaikan saat memberu arahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 di Jakarta, Rabu (8/2). "Tugas TNI dan Polri ada di situ," ujar Jokowi.
Ia mengakui, saat ini, masih ada banyak aksi eksplorasi tambang tanpa izin, baik itu timah, bauksit, batu bara dan lain sebagainya. Hal tersebut tentu berdampak buruk pada proses penguatan industri hilir yang sekarang didorong pemerintah. "Tadi saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, tambang ilegal masih berjalan. Timah masih berjalan. Bauksit masih ada. Batu bara masih ada. Proses hilirisasi, industrialisasi jadi terganggu," ucap mantan wali kota Surakarta itu.
Penindakan, sambung Kepala Negara, juga tidak boleh terbatas pada aksi di kejahatan hulu saja, tetapi juga pada sisi hilir.
TNI-Polri harus bisa mencegah penjualan hasil tambang ilegal terutama yang diselundupkan melalui jalur laut. "Kalau di laut ya Polair, Bakamla,TNI AL. Saya kira semua sudah menegerti apa yang harus dilakukan, tidak perlu saya jelaskan detil," tandas Jokowi. (OL-12)
