Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMANTAU pemilu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar terbuka soal informasi seputar tahapan verifikasi, baik administrasi maupun faktual.
Manajer Pemantauan Sekretaris Nasional JPPR, Aji Pangestu, mengaku telah bersurat kepada KPU RI dan KPUD, terkait permohonan data atau informasi hasil rekapitulasi pelaksanaan verifikasi administrasi (vermin) dan verifikasi faktual (verfak) yang telah selesai dilakukan. Permohonan tersebut dilakukan JPPR untuk dapat menilai secara objektif terhadap isu dugaan kecurangan pada proses tahapan verifikasi.
Namun, kata Aji, JPPR dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sangat menyayangkan munculnya serangkaian isu dugaan manipulasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tidak dilanjutkan dengan serangkaian upaya proses hukum.
"Seperti melaporkan kepada Bawaslu baik di daerah maupun di pusat serta DKPP dan instansi yang berwenang. Upaya tersebut tentu saja untuk meminimalisir adanya spekulasi publik terhadap citra kelembagaan penyelenggara pemilu di tengah tahapan pemilu yang sedang berjalan saat ini," papar Aji, Senin (26/12).
"Di samping itu juga isu yang telah dibangun apabila tidak dibuktikan secara hukum hanya akan berpotensi menimbulkan disinformasi atau hoaks yang sangat merugikan publik," tambahnya.
Di samping itu, JPPR dan KIPP sangat menyayangkan adanya sejumlah pihak di tengah situasi saat ini memanfaatkan kondisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional, dengan mendorong adanya penundaan pelaksanaan pemilu.
Hal tersebut, kata Aji, sangat mencoreng komitmen kebangsaan untuk menegakkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan amanat Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 tanpa adanya ruang untuk dilakukan penundaan pemilu.
Baca juga: Partai Ummat Lolos Verifikasi Administrasi Perbaikan Tahapan Pemilu 2024
Maka, pihaknya menghimbau kepada seluruh pihak untuk mempercayakan kepada proses hukum oleh pihak yang berwenang. Di mana tetap mengedepankan praduga tak bersalah, sebelum keputusan inkrah.
"Kami juga menghimbau kepada seluruh pihak di tengah situasi saat ini untuk tidak berspekulasi terhadap peristiwa yang belum dapat dipastikan kebenarannya agar tidak terjadi disinformasi dan hoaks yang meluas di ruang publik," tuturnya.
Aji juga menghimbau agar tidak ada pihak manapun yang memainkan isu penundaan pemilu. Apalagi beranggapan pelaksanaan pemilu tidak memiliki kesiapan.
"Karena JPPR akan selalu mensupport penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat UUD 1945 melalui pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan secara regular setiap lima tahun sekali tanpa adanya penundaan dengan alasan apapun," tegasnya. (P-5)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Banyumas, Jawa Tengah mencermati kemungkinan adanya calon legislatif bekas narapidana (napi).
Dalam kesempatan ini, Arwani mengaku kehadirannya untuk memastikan seluruh kerja-kerja tahapan Pemilu berjalan dengan lancar.
Pengalokasian anggaran sejak sekarang dapat menghindari dijadikannya keterbatasan dana sebagai dalih untuk menghambat penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor badan Ad Hoc, logistik Pemilu, dan sosialisi
Yulianto menuturkan Inpres sangat dibutuhkan KPU untuk mendukung seluruh tahapan Pemilu 2024, terutama untuk produksi pengadaan, hingga distribusi.
"Pondasi dari PKPU tahapan yang akan menjadi dasar kita melaksanakan tahapan pemilu seperti pemutahiran data pemilih, pendaftaran parpol, hingga masa kampanye,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved