Penunjukkan Yudo Margono Dinilai sebagai Upaya Pemenuhan Janji Politik Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima Tertinggi TNI telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke Pimpinan MPR. Dalam Surpres tersebut Jokowi menggunakan hak prerogatifnya  Ia menjatuhkan pilihan kepada calon tunggal yakni Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI H. Yudo Margono sebagai calon pengganti Jenderal Andika Perkasa.  

Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) yang juga Pengurus  Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) Marcellus Hakeng Jayawibawa menyatakan langkah Presiden Jokowi mencalonkan KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI adalah pilihan tepat.

"Saya mengapresiasi positif Presiden Jokowi dalam menunjuk KSAL Laksamana Yudo sebagai Calon Tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika. Ini sangat tepat," terangnya.

Hakeng menilai sudah sepatutnya Yudo Margono menjadi Panglima TNI mengingat rotasi matra.

"Maka sudah sepantasnya untuk saat ini giliran Panglima TNI berasal dari matra TNI AL. Apalagi selama dua periode pemerintahan Jokowi, penjabat Panglima TNI belum ada satupun yang berasal dari matra TNI AL," imbuhnya.

Menurut Hakeng, Indonesia adalah bangsa maritim. Negara Indonesia terdiri dari lautan, yang ditaburi oleh pulau-pulau. Sehingga penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI dinilainya sebagai upaya pemenuhan janji politik untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Penunjukan itu memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tapi lebih ke arah sebuah keharusan disamping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang presiden terpilih kepada pemilihnya," jelasnya.

Hakeng berharap calon Panglima TNI Yudo Margono mampu menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia serta dapat ikut mewujudkan Indonesia poros maritim dunia seperti yang dicita-citakan Presiden Jokowi. (OL-8)