Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo berpesan kepada seluruh sosok yang akan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk terus menjaga kondusivitas nasional, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial.
Pesan tersebut ia sampaikan saat membuka Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Surakarta, Senin (21/11).
"Saya titip, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga kondusivitas," ujar Jokowi.
Ia ingin suasana dalam berkompetisi tetap adem. Tidak perlu ada intrik atau gesekan-gesekan yang membuat kondisi menjadi panas. Persaingan harus berlangsung secara damai sehingga kehidupan dalam masyarakat tetap terjaga.
"Situasi politik itu tetap adem kalau bisa. Kalau tidak bisa, paling banter ya anget, tapi jangan sampai panas," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca juga: 'Pendekar Binar' DIY Sokong Ganjar Capres 2024
Persaingan antarcalon, lanjutnya, juga harus berlandaskan ide-ide atau gagasan-gagasan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memunculkan politik identitas, apa lagi sampai menyalahgunakan agama sebagai senjata.
"Inilah yang sekali lagi saya ingatkan kepada para capres dan cawapres, untuk membawa suasana politik kita menuju 2024 itu betul-betul paling banter anget dikit, syukur bisa adem," tuturnya.
"Debat silakan, debat gagasan, debat ide yang membawa negara ini lebih baik, tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik SARA. Jangan. Politisasi agama, jangan. Setuju? Politisasi agama itu jangan," tegas Jokowi.
Dari pengalaman pada pemilu sebelumnya, strategi memecah belah masyarakat sangat berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Hingga kini, bahkan polarisasi masih terjadi di masyarakat.
"Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama jadi hindari itu. Lakukan politik gagasan, politik ide. Jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas. Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam," pungkasnya.(OL-5)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved