Pemilu 2024 Harus Menjadi Ajang Kontestasi Para Negarawan

PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah berharap para elite politik yang bakal maju dalam Pemilu 2024 mau bersikap negarawan. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir berharap para politikus yang memenangkan kontestasi Pemilu 2024 bisa memperbaiki situasi dan melanjutkan pembangunan di Indonesia.

“Saatnya Pemilu 2024 menjadi ajang kontestasi para negarawan,” katanya saat press gathering PP Muhammadiyah bersama pimpinan redaksi media cetak dan elektronik nasional di Jakarta, Senin (7/11).

Haedar menjelaskan, pihaknya berharap suksesi kepemimpinan dalam Pemilu 2024 bisa menciptakan suasana baru di dalam masyarakat. Pasalnya, saat ini publik masih menyaksikan adanya pembelahan politik di dalam negara. “Kita harus menghindari yang membuat masyarakat terbelah,” jelasnya.

Namun demikian, tambah Haedar, untuk menghindari terjadinya pembelahan tersebut, negara harus hadir untuk menyatukan masyarakat dengan tidak terlibat dalam kontestasi. “Sebab kalau terlibat kontestasi, negara menjadi tidak berwibawa,” tegasnya.

Masyarakat pun, tambahnya, diharapkan bisa menjaga jarak dengan kontestasi agar bisa lebih obyektif. “Dan Muhammadiyah selama ini mengambil jarak,” ungkapnya.

Terkait dengan isu politik identitas yang selama ini digaungkan para politikus, dirinya melihat adanya salah kaprah dalam melihat isu ini. Haedar melihat selama ini politik identitas selalu diidentikkan dengan agama. “Padahal di identitas lain seperti kesukuan dan juga identitas politik juga ada problem. Sebagai contoh kasus di Papua,” ungkapnya.

Dirinya berharap agama bisa dijadikan energi konstruktif dalam menyatukan masyarakat. Menurutnya apabika ruang publik diisi dengan narasi negatif ya berakhir negatif.

“Agama pun bisa menjadi hal negatif. Bahwa ada problem di antara umat beragama memang iya dan PP Muhammadiyah akan membantu mengatasi problem tersebut,” paparnya.

Mengenai istilah moderasi agama yang selama ini digaungkan banyak pihak, Haedar berharap adanya dialog dengan berbagai pihak. Sehingga istilah moderat tidak dikuasai salah satu pihak dominan. “Yang penting, tepikan dimensi politik dan politisasi baik dalam hal kekuasaan dan agama,” pungkasnya. (OL-15)