Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
WAKIL Presiden ke 10 dan 12, Jusuf Kalla berharap kegiatan Forum Agama R20 bisa menciptakan gagasan pentingnya saling menghormati antaragama. Hal ini dilakukan untuk menjaga kedamaian di muka bumi ini.
"Kita berharap pertemuan ini kita bisa menghasilkan saling menghormati satu sama lain, antar agama demi menciptakan akselerasi agar menjaga kedamaian dalam hidup ini," kata JK kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Forum Agama R20 atau G20 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, Rabu (2/11).
JK mengakui bahwa bukan hanya saling menghormati antaragama saja yang perlu dilakukan untuk menjaga kedamaian dan toleransi. Sebab dalam sesama agama juga tidak sedikit yang bermasalah. Sehingga bagi JK, menjaga kedamaian juga penting dilakukan sesama agama.
"Sebutlah Arab Saudi dan Yaman. Jadi dalam sesama agama saja itu juga kadang ada masalah. Jadi yang sama agama pun perlu juga ditekankan untuk saling menghargai," ujarnya lagi.
Karena itu, ia mengingatkan forum tersebut bisa menghasilkan rekomendasi tersebut. "Perdamaian itu persaudaraan, kemudian tolernasi itu saling menghormati, dan itu yang itu perlu kita hasilkan di sini," katanya JK yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Pusat.
Terkait masalah di Indonesia, JK menilai, konflik yang kadang terjadi akibat semua kubu merasa paling benar. Ia mencontohkan konflik Poso dan Ambon yang menyebabkan terjadinya pembakaran terhadap rumah-rumah ibadah, baik masjid dan gereja.
"Jadi mereka membakar seakan-akan benar dan imbalannya adalah syurga. Makanya saya katakan, siapa nyang membakar rumah ibadah atau saling membunuh itu adalah neraka," katanya lagi. (OL-6)
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved