Ngotot Bentuk Pansus, DPR Tarik Sumber Waras ke Ranah Politik

PERSOALAN Sumber Waras masih terus bergulir. DPR berencana untuk membentuk panitia khusus (pansus). Rencana pembentukan pansus itu diungkapkan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin (27/6).

Pembentukan pansus itu, kata Bambang, karena ada perbedaan pendapat antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KPK menyatakan tidak menemukan pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan Yayasan Kesehatan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara BPK tetap menyatakan telah terjadi penyimpangan dalam proses tersebut.

“Kita menjaga kewibawaan dua lembaga, KPK dan BPK," ujar Bambang, politikus partai Golkar.

Bahkan, menurut dia, wacana pembentukan pansus sempat dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Senin (27/6). "Kami juga mendengar tadi bamus sudah memutuskan untuk membentuk pansus daripada kasus sumber waras. Namun prosesnya baru nanti akan ditindaklanjuti," ungkap dia.

Bambang mengaku sepengetahuan dia, usulan pembentukan pansus itu berasal dari pimpinan dewan. Komisi III sebagai komisi yang membidangi hukum belum ditugaskan untuk membentuk Pansus Sumber Waras.

"Tapi yang pasti itu meliputi minimal dua komisi, komisi III dan XI, karena BPK kan mitra komisi XI dan KPK mitra komisi III," tukas dia.

Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman dari F-Demokrat menyatakan tidak diperlukan pembentukan pansus. Menurutnya, KPK dan BPK hanya perlu duduk bersama kembali untuk mempertangungjawabkan hasil temuannya masing-masing.

Benny menyatakan DPR dalam hal ini Komisi III tidak ingin mengintervensi atau memihak baik BPK atau KPK. Lagipula, Komisi III sudah pernah melakukan rapat dengar pendapat dengan KPK dan BPK.

Jika DPR membentuk pansus, itu artinya kasus Sumber Waras ditarik ke ranah politik.(X-2)