Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
TERKAIT pernyataan Relawan Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (Kami-Ganjar) mendapatkan kecaman keras dari Relawan Teman Ganjar.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Teman Ganjar Rinto Wardana yang menprotes keras tindakan Relawan Kami-Ganjar. Menurutnya, tindakan mereka yang meminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum PDI-Perjuangan bukanlah representasi sikap dari relawan Ganjar Pranowo.
"Karena tindakan mereka adalah tindakan sepihak dengan mengatasnamakan relawan Ganjar Pranowo dengan tujuan membenturkan hubungan baik Presiden Jokowi dengan Ketua Umun PDI-P ibu Megawati," kecamnya.
Baca juga: Mak Ganjar Bantu Korban Bencana Puting Beliung di Pasuruan
Di tengah persiapan menyambut Pesta Demokrasi 2024 seharusnya para relawan tidak membuat manuver-manuver yang berpotensi menyulut intrik dan pertikaian di kalangan relawan dan partai.
"Tanggung jawab menjaga kondusivitas nasional adalah tanggung jawab bersama. Mekanisme demokrasi dan politik yang terjadi dan akan terjadi di internal Partai PDI-P merupakan hak prerogatif mutlak Partai PDI-P dalam menjaga kelangsungan kepemimpinan Partai," ujar Rinto.
"Kami juga menyampaikan nota protes terkait dengan Permintaan Relawan Sahabat GP 2024 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar Ibu Puan Maharani diperiksa KPK atas skandal E-KTP. Jika oknum relawan ini memiliki bukti-bukti, silahkan bawa bukti tersebut ke KPK tanpa mengatasnamakan diri sebagai relawan. Karena tindakan ini mengakibatkan timbulnya antipati masyarakat kepada relawan Ganjar Pranowo yang dikesankan mencari-cari dan mengkriminalisasi orang lain tanpa dasar hukum yang jelas," tegasnya.
"Sekali lagi kami sampaikan kepada Relawan Kami-Ganjar dan Relawan Sahabat GP 2024 bahwa tindakan kalian adalah upaya provokasi, melakukan adu domba, dan membenturkan sesama relawan dan menimbulkan permusuhan dikalangan relawan-relawan. Untuk itu kami memberi peringatan keras untuk menghentikan praktik politik kotor ini," pungkas dia. (RO/OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved