Senin 27 Juni 2016, 21:28 WIB

Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah tidak Akan Minta Maaf kepada PKI

Rudy Polycarpus | Politik dan Hukum
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah tidak Akan Minta Maaf kepada PKI

ANTARA/Puspa Perwitasari

 

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tidak akan meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun keluarga korban tragedi 1965. Penegasan itu disampaikan untuk meluruskan wacana yang diembuskan sejumlah pihak terkait permintaan maaf pemerintah kepada korban PKI.

"Saya tidak ada rencana dan pikiran sama sekali untuk meminta maaf kepada PKI. Tidak ada," kata Jokowi di hadapan Keluarga Besar TNI pada acara buka puasa bersama di pelataran Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (27/6) petang.

Sikap pemerintah itu, kata Presiden, sudah disampaikan kepada pengurus Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan berbagai tokoh masyarakat. "Sudah saya katakan, tapi ada yang goreng-goreng, sehingga muncul lagi gosip dan isu seperti itu. Sudah jangan dengarkan. Jadi tidak ada rencana minta maaf kepada PKI," tegasnya.

Presiden mengakui peristiwa 1965 merupakan sejarah kelam bangsa. Meski demikian, kata Jokowi, bangsa Indonesia tidak boleh terpaku terus pada masa lalu. Ia berharap seluruh elemen bangsa bersatu membangun negara di era kompetisi global.

"Yang penting gimana melangkah ke depan. Tidak dipungkiri ada masa kelam. Agar menyongsong masa depan lebih baik dan persitiwa tidak terjadi lagi, maka kita harus jadi bangsa yang siap kompetisi," ujarnya.

Hal lain yang disampaikan Kepala Negara di hadapan ribuan prajurit TNI yang menghadiri acara tersebut ialah tentang dipertahankannya satuan teritorial.

"Saya tegaskan, bahwa saya berkeyakinan satuan teritorial itu tetap dan sangat penting dipertahankan keberadaannya sebagai deteksi dini ancaman pada negara kita, NKRI dan gangguan keamanan dalam negeri kita," ujar Presiden yang hadir mengenakan kemeja batik bercorak gunung dan lautan dengan warna paduan emas dan biru tua.

Diakui Jokowi, ada kajian akademik sebagai masukan dan bahan pertimbangan. "Saya memilih mempertahankan satuan teritorial TNI," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, selama ini TNI memiliki satuan teritorial dari pusat hingga ke daerah. Satuan-satuan itu seperti Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil. Kodam dan Korem berada di Ibu Kota Provinsi. Kodim berada di tiap ibu kota kabupaten dan kota. Adapun Koramil, ada di tiap kecamatan.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Iriana Joko Widodo ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mufidah Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, para pimpinan lembaga tinggi negara, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti. Acara ini juga dihadiri ribuan anak yatim. (Pol/OL-5)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Hukuman Dua Koruptor ASABRI Dipangkas Pengadilan Tinggi Jakarta

👤 Tri Subarkah 🕔Rabu 25 Mei 2022, 13:53 WIB
Pengadilan Tinggi Jakarta memangkas hukuman dua mantan Direktur Utama ASABRI yakni Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Letjen (Purn)...
ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Puan Miliki Alasan Tolak Interupsi dan Tutup Sidang Paripurna

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 25 Mei 2022, 13:29 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rapat telah berlangsung selama 3 jam dan melewati aturan jadwal rapat di masa pandemi covid-19, yakni...
ANTARA/Reno Esnir

Lili Pintauli akan Diperiksa Dewas KPK Pekan Ini

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 25 Mei 2022, 12:36 WIB
Lili Pintauli Siregar kembali dilaporkan ke Dewas KPK. Lili diduga menerima beberapa fasilitas saat menonton MotoGP di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya