Selasa 27 September 2022, 15:45 WIB

Bawaslu Minta ASN Bijak Pakai Media Sosial Jelang Pemilu 2024

Yakub Pryatama | Politik dan Hukum
Bawaslu Minta ASN Bijak Pakai Media Sosial Jelang Pemilu 2024

MI/Ramdani
Ilustrasi ASN

 

BADAN Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) bijak dalam menggunakan media sosial jelang Pemilu Serentak 2024. Hal tersebut didasari maraknya ASN yang melanggar aturan saat Pilkada 2020, bahkan sebagian sampai dikenai sanksi.

“Ke depan, bakal banyak mata yang melihat ASN. Mereka harus hati-hati beraktivitas di media sosial, terutama like, komen and share,” ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Selasa (27/9).

Bagja menerangkan ASN harus menjaga netralitas dan jangan sampai terpancing untuk mendukung salah satu calon peserta pemilu. Ia mencontohkan kalimat di media sosial, seperti ‘Ini calon presiden ganteng, bakal jadi pilihan’ harus dihindari karena termasuk pelanggaran netralitas ASN.

Berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), pada Pilkada 2020, terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN. Terdiri atas 484 kasus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di media sosial. 

Lalu, 150 kasus ASN menghadiri sosialisasi partai politik. Kemudian, 103 kasus melakukan pendekatan ke parpol. Sebanyak 110 kasus mendukung salah satu paslon, dan 70 kepala desa mendukung salah satu paslon. 

“Saya harapkan ke depannya ASN harus lebih hati-hati. Dulu ada pepatah mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu,” ungkapnya.

“Pelanggaran netralitas ASN harus dihindari. ASN harus tahu dan bijak menggunakan sosial media,” tambahnya.

Baca juga:  Antisipasi Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Surakarta Gelar Sosialisasi Pengawasan

Apalagi, kata Bagja, pembelahan atau polarisasi politik rentan terjadi dan ASN seringkali termasuk di dalamnya.

Bagja berharap ASN tidak ikut serta dalam pembelahan atau polarisasi dalam pemilu. Bagja juga menegaskan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu 2024, media sosial bakal jadi perhatian khusus Bawaslu.

“Sosial media jadi perhatian kami, baik black campaign, ujaran kebencian, hoaks, penyebaran berita palsu, dan kami harapkan ASN tidak termasuk buzzer yang membuat fitnah,” tukasnya.(OL-5)

Baca Juga

MI/ Usman Iskandar

Politisi PDIP Sebut Kaesang jadi Ketum PSI karena Dikarbit

👤Media Indonesia 🕔Minggu 01 Oktober 2023, 00:14 WIB
Panda menyebut, semua hal mestinya dilalui dengan proses politik, bukan secara...
AFP/Bay ISMOYO

Erick Thohir Dinilai sebagai Pemimpin Revolusioner

👤Dero Iqbal Mahendra 🕔Sabtu 30 September 2023, 23:30 WIB
MENTERI BUMN Erick Thohir disebut-sebut sebagai sosok revolusioner. Hal itu terlihat dari keberhasilannya mentransformasi BUMN menjadi...
MI/Adam Dwi

Jokowi Diusulkan Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP, Ini Respons PDIP

👤Abdillah M. Marzuqi 🕔Sabtu 30 September 2023, 23:03 WIB
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara soal usulan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketum PDIP dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

MI TV

Selengkapnya

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya