Kamis 22 September 2022, 18:20 WIB

Togar Sitanggang Tolak Disebut Patungan Beri Uang Lembur

RO/Micom | Politik dan Hukum
Togar Sitanggang Tolak Disebut Patungan Beri Uang Lembur

.
.

 

GENERAL Manager Musim Mas Group, Pierre Togar Sitanggang, keberatan disebut memberikan uang kepada Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Farid Amir. Dalam BAP disebut ada 10 ribu dolar Singapura yang diberikan Wilmar ke Farid yang disebutnya hasil patungan para pengusaha.

Togar menyebut dirinya tidak pernah sekalipun ikut patungan dan memberikan uang kepada Farid. Hal itu diungkapkannya saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi minyak goreng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Saya ingin klarifikasi terhadap dakwaan saya di halaman 29 perihal uang yang diterima saksi," ujar Togar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/9).

Uang yang dimaksud sebesar 10 ribu dolar Singapura yang sebelumnya diterima Farid dari perwakilan pengusaha eksportir minyak goreng.
Adapun uang tersebut diterima Farid karena diperintah Indrasari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag untuk dibagikan kepada tim verifikasi permohonan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (OIL).

"Di sana saudara bilang uang tersebut bersumber dari para perusahaa eksportir, diantaranya dari terdakwa Pierre Togar Sitanggang selaku perwakilan grup Musim Mas. Apakah saksi pernah menyampaikan kesaksian secar resmi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) mana pun kepada penyidik dan menyampaikan sebagian uang tersebut dari saya?" tanya Togar.

Atas pertanyaan itu, Farid menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan hal itu kepada penyidik. "Tidak," tegas Farid.

Togar lantas meminta majelis hakim untuk mencatatnya. "Mohon dicatat yang mulia bahwa itu tidak benar," pintanya.

Sementara tim kuasa hukum Togar, Denny Kailimang, menjelaskan bahwa proses permohonan 41 PE dari Musim Mas group telah sesuai dengan ketentuan. Diantaranya sudah memenuhi persyaratan sales kontrak, Demand Order (DO), Purchase Order (PO), dan dilengkapi dengan faktur pajak.

"Jadi itu sudah clear dikatakan oleh saksi tadi sebagai direktur perdagangan luar negeri tentang ekspor-ekspor yang dilakukan oleh Musim Mas," jelas Denny usai persidangan.

Sedangkan kuasa hukum korporasi Musim Mas, Refman Basri menegaskan bahwa PE yang dikeluarkan Kemendag untuk kliennya tidak menyalahi aturan. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya peringatan kepada pihak perusahaan soal penerbitan PE. "Jadi tidak ada sanksi yang diberikan kepada kita," ujarnya.

Kemudian Refman menyoroti soal produsen minyak goreng lainnya yang turut mendapatkan PE dari Kemendag. Dia bilang, ada 65 perusahaan yang menggunakan izin tersebut untuk menjual CPO ke luar negeri.

Namun, Kejaksaan Agung hanya mengusut tiga perusahaan dalam kasus ini. Yakni Musim Mas Group, Wilmar Group, dan Permata Hijau Group. Parahnya lagi kata Refman, seluruh kerugian negara dan perekonomian negaranya hanya dibebankan kepada tiga perusahaan tersebut.

"Yang 62 gimana nih, kabur. Jadi kita ini korban. Kemudian, penyebab kelangkaan migor adalah penimbunan. Tapi mereka tidak pernah diperiksa jadi saksi," tandasnya.

Dalam kasus ini, Jaksa mendakwa lima orang terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang merugikan keuangan negara Rp 6,04 triliun dan merugikan perekonomian negara Rp 12,3 triliun

Kelima terdakwa itu adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

Kemudian, penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei. Serta, bekas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana. (J-1)

Baca Juga

dok.pribadi

Konflik Tanah Hak-Hak Barat di Indonesia Terus Berlanjut, Ini Penyebabnya

👤Muhammad Fauzi 🕔Rabu 28 September 2022, 09:50 WIB
Salah satu penyebab meningkatnya konflik tanah di Indonesia, karena pemerintah masih mengakui hak-hak barat yang berasal dari Hak Eigendom,...
Ist

Ibas: Momentum Pemilu 2024 untuk Kepentingan Bangsa

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 28 September 2022, 08:47 WIB
Momentum pemilu maupun pemilihan presiden 2024 yang akan datang bertujuan untuk kebaikan Indonesia, harus memihak pada Tanah...
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Sidang Vonis Kasus Suap Dana PEN Digelar Hari Ini

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Rabu 28 September 2022, 08:16 WIB
Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Ardian dihukum delapan tahun...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya