Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan klasifikasi serangan siber berupa pencurian data, seperti yang dilancarkan peretas Bjorka masuk dalam kategori intensitas rendah.
"Kalau dilihat dari kategori atau klasifikasi serangan yang bersifat pencurian data itu masih intensitas rendah sebenarnya," kata Hinsa di
Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9).
Secara keseluruhan, Hinsa menjelaskan intensitas ancaman serangan di ruang siber sendiri diklasifikasikan menjadi tiga, yakni rendah, sedang, dan tinggi.
Serangan siber dengan intensitas tinggi, lanjutnya, ialah yang sampai melumpuhkan infrastruktur informasi vital.
"Jadi, infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita," tambahnya.
Terkait hal tersebut, dia kemudian menegaskan bahwa secara umum infrastruktur informasi vital nasional sampai saat ini berjalan dengan
baik.
"Sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Yang menjadi persoalan isu sekarang ini adalah masa data oleh Bjorka ini disebarkan sedemikian rupa," katanya.
Oleh karena itu, dia mengatakan masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu resah terhadap isu kebocoran data nasional oleh peretas yang mengaku sebagai Bjorka.
Baca juga: Pemerintah Perlu Pastikan Ketersediaan Infrastruktur Pengendali Data
"Secara umum ini adalah masalah data," imbuhnya.
Dia menjelaskan BSSN telah melakukan proses validasi dan forensik digital terhadap data-data yang beredar tersebut. Sehingga, meski ada informasi valid dari data-data yang bocor tersebut, lanjutnya, validitas tersebut memiliki masa berlaku untuk menentukan apakah data tersebut merupakan informasi penting atau data terbaru.
"Setelah ditelisik, ini ada juga datanya berulang. Jadi, saya tidak katakan semuanya tidak valid, tapi ada juga valid, tapi juga ada masanya waktunya," jelasnya.
Namun, lanjut Hinsa, isu peretasan data nasional yang mencuat belakangan ini perlu menjadi pengingat akan pentingnya meningkatkan keamanan siber, apalagi ancaman serangan siber bisa terus berkembang.
"Jadi enggak boleh sombong, 'oh kami sudah kuat, sistem kami paling hebat', tidak ada. Karena apa? Teknologi kan berkembang, hacker dan ancaman berkembang," ujarnya.
Bjorka kembali menjadi perbincangan karena mengklaim telah meretas sejumlah data rahasia, mulai data penduduk Indonesia, pengguna
kartu SIM, data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, serta data dokumen rahasia
milik Presiden Joko Widodo.
Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter DarkTracer: 'DarkWeb Criminal Intelligence' yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler di Twitter. (Ant/OL-16)
Selain aksi militer konvensional, perang Iran-Israel kini telah merambah ranah digital, bank menjadi salah satu target serangan.
Keahlian dan koneksinya di dunia keamanan digital membuat Fauzan kini aktif dalam upaya memerangi berbagai bentuk kejahatan siber, seperti pemerasan, judi online, dan penipuan digital.
Kompetisi diselenggarakan oleh Chung-Ang University merupakan salah satu kampus top tear dan masuk jajaran kampus world class top 300-an rank in the world
Salah satu solusi yang mungkin adalah membentuk pasukan keamanan siber khusus di dalam kementerian, yang bertugas melindungi wilayah digital dan data pribadi negara.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengatakan peristiwa kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga terjadi di banyak negara.
Hacker menjadi ancaman besar dalam bisnis domain. Salah satunya adalah domain hijacking
Liburan sekolah telah tiba, dan tak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat anak-anak menikmati waktu bebas mereka dengan penuh keceriaan.
VIRAL laman https://seleksijpt.perpusnas.go.id/ dibobol hacker yang mengeklaim sebagai Bjorka. Peretasan itu membuat geger warganet sebab muncul sehari sebelum hari pemungutan suara
Sang hacker mengklaim menemukan 204.807.203 data unik yang jumlahnya persis sama dengan jumlah daftar pemilih tetap KPU RI.
POLDA Metro Jaya mengungkap kasus penjualan data pribadi di situs darkweb dengan mengamankan pelaku berinisial MRGP 28 warga Tebet, Jakarta Selatan.
Pemerintah harus membuat peraturan darurat sebelum berlakunya UU Pelindungan Data Pribadi. Tujuannya selain mencegah dan sebagai dasar hukum penindakamln kasus kebocoran data
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved