Pengungsi Afganistan Butuh Kepastian

LEPAS dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Itulah pepatah yang tepat menggambarkan puluhan ribu nasib pengungsi Afganistan di Malaysia, Indonesia, dan Papua Nugini.

Mereka sudah bertahun–tahun menanti kesempatan untuk masuk ke Australia atau negara barat lainnya.

“Negara kita ini seperti tembok penahan bagi Australia sebagai tujuan akhir pengungsi yang datang dari Afganistan, dan daerah konflik sekitarnya yang bermaksud menyeberang ke Australia,” kata Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani.

Dalam data Badan PBB Untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), hingga Juni 2021 ada 7000-an pengungsi Afganistan di Indonesia. Sebagian lagi sudah berhasil menyeberang ke Australia pada masa awal Perang Afganistan pada 2001.

Pekan ini UNHCR mengadakan pertemuan di Jenewa, Swiss. Keberadaan belasan ribu pengungsi yang didominasi pengungsi Afganistan di Indonesia masih menjadi persoalan dan belum ada jalan keluarnya.

Pemerintah Indonesia menerima para pengungsi itu dengan alasan kemanusiaan. Padahal, Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang status pengungsi, maupun protokol 1967.

Oleh sebab itu, Indonesia tidak punya kewenangan menetapkan status pengungsi, apalagi menerimanya. Maka Indonesia berpatokan kepada UU Keimigrasian, dimana pengungsi masuk kategori orang yang masuk secara ilegal, dan tidak diinginkan berada di Indonesia.

Saat ini, masih ada puluhan ribu pengungsi Afganistan di Malaysia dan Indonesia serta Papua Nugini. Potensi banjir pengungsi Afganistan ke Asia Tenggara masih mungkin terjadi mengingat kemiskinan dan kekacauan di Afganistan pasca-Taliban berkuasa awal 2022.

Julius menegaskan, penanganan pengungsi harus dijalankan dengan cepat untuk mendapatkan kepastian status dan negara penempatan. (J-1)