BNPT Perlu Perkuat Kemampuan Penanggulangan Terorisme

BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memaparkan Program Penanggulangan Terorisme 2023-2025 dalam RDP dengan DPR RI. 

Salah satu pembahasan adalah pinjaman luar negeri senilai US$160 juta. Tujuannya meningkatkan kemampuan penanggulanan terorisme secara optimal termasuk deteksi teroris di ruang publik secara cepat dan terintegratif.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) BNPT dengan Komisi III DPR RI berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (31/8). 

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar mengatakan BNPT selaku leading sector penanggulangan terorisme di tanah air, harus melakukan pemberdayaan seluruh potensi negara. Itu antara lain memaksimalkan anggaran termasuk di dalamnya pinjaman luar negeri.

Dalam fokus rencana program pemberdayaan di 2023, dibutuhkan pinjaman luar negeri sebesar USD160 juta. Pinjaman bersifat multiyears selama 3 tahun.

Pinjaman luar negeri ini akan digunakan  BNPT dalam penguatan kapasitas institusi pada 3 poin besar penggunaan anggaran yaitu pertama: pengembangan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis untuk anggaran 2023 hingga 2025. Kedua pengadaan peralatan surveillance dan early warning system. Ketiga, pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kerja Sama (Pusdiklat) Terorisme dan Kerja Sama Internasional.  

“Penguatan sarana Pusat Analisi dan Pengendalian Krisis dibutuhkan supaya petugas dapat melakukan monitoring secara langsung dan cepat bila terjadi serangan terorisme,” kata Kepala BNPT.

Menurut Boy Rafli,  saat terjadi krisis di tempat-tempat tertentu dalam konteks serangan terorisme, BNPT bisa melakukan monitoring langsung secara realtime terhadap petugas-petugas yang ada di lapangan. 

“Ini memerlukan sarana teknologi yang memang tidak murah," kata Boy Rafli.

Sedangkan pengadaan peralatan di bidang surveillance dan early warning system berguna untuk mendeteksi DPO tersangka teroris yang berkeliaran di ruang publik.

"Dengan mengintegrasikan data Dukcapil, kita ingin melakukan deteksi lokasi-lokasi publik seperti terminal, bandara. Bagaimana jika nanti ada DPO, ada yang perlu dideteksi di gate atau di border-border dengan peralatan yang terintegrasi dengan lembaga terkait. Ini akan mampu menjadi bagian deteksi kita," katanya.

Boy Rafli menegaskan rancangan program kerja yang disusun BNPT pada 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BNPT dalam pencegahan, pengawasan, koordinasi dan penanggulangan terorisme.

BNPT akan berupaya sekuat tenaga agar program-program di bidang pencegahan dan penanggulangan ini menghasilkan output yang maksimal.

"Kami berupaya agar program-program pencegahan ini semakin memasifkan kesadaran masyarakat," kata Boy Rafli. (J-1)