Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan akan meningkatkan literasi elektoral bagi pemilih guna menyukseskan Pemilu 2024.
Menurut Komisioner KPU, Idham Holik, pendidikan pemilih itu merupakan hak politik pemilih yang harus dipenuhi semua pihak.
“Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kami KPU sangat dan berkomitmen untuk meningkatkan literasi elektoral pemilih,” tutur Idham kepada Media Indonesia, Minggu (3/7).
“Misalnya, dalam proses pemberian suara nanti pada pemungutan suara, maka pemilih bisa menggunakan hak memilihnya dengan benar,” tambahnya.
Sehingga, lanjut Idham, tidak ada lagi surat suara yang tidak sah atau invalid vote di daerah pemilihan.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) berencana menggelar pendidikan politik jelang Pemilu 2024.
Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri Imran, mengemukakan hal itu dilakukan guna mengawal proses tahapan Pemilu 2024.
Imran mengaku pihaknya beserta penyelenggara dan pemerintah telah dan terus akan melaksanakan sosialisasi edukasi politik kepada masyarakat.
"Bahkan sebelum PKPU ditetapkan pun, kemendagri telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Badan Kesabangpol, KPUD, dan Bawaslu Daerah," ungkapnya.
Ditjen Polpum juga, sambung Imran, mendukung melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. "Kita harus support dan menyemangati penyelenggara, ada tugas besar negara yang harus dilakukan oleh penyelenggara tahun 2024 yang akan datang yaitu Pemilu dan pilkada serentak," pungkasnya. (OL-8)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved