Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan akan meningkatkan literasi elektoral bagi pemilih guna menyukseskan Pemilu 2024.
Menurut Komisioner KPU, Idham Holik, pendidikan pemilih itu merupakan hak politik pemilih yang harus dipenuhi semua pihak.
“Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kami KPU sangat dan berkomitmen untuk meningkatkan literasi elektoral pemilih,” tutur Idham kepada Media Indonesia, Minggu (3/7).
“Misalnya, dalam proses pemberian suara nanti pada pemungutan suara, maka pemilih bisa menggunakan hak memilihnya dengan benar,” tambahnya.
Sehingga, lanjut Idham, tidak ada lagi surat suara yang tidak sah atau invalid vote di daerah pemilihan.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) berencana menggelar pendidikan politik jelang Pemilu 2024.
Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri Imran, mengemukakan hal itu dilakukan guna mengawal proses tahapan Pemilu 2024.
Imran mengaku pihaknya beserta penyelenggara dan pemerintah telah dan terus akan melaksanakan sosialisasi edukasi politik kepada masyarakat.
"Bahkan sebelum PKPU ditetapkan pun, kemendagri telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Badan Kesabangpol, KPUD, dan Bawaslu Daerah," ungkapnya.
Ditjen Polpum juga, sambung Imran, mendukung melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. "Kita harus support dan menyemangati penyelenggara, ada tugas besar negara yang harus dilakukan oleh penyelenggara tahun 2024 yang akan datang yaitu Pemilu dan pilkada serentak," pungkasnya. (OL-8)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved