Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan akan meningkatkan literasi elektoral bagi pemilih guna menyukseskan Pemilu 2024.
Menurut Komisioner KPU, Idham Holik, pendidikan pemilih itu merupakan hak politik pemilih yang harus dipenuhi semua pihak.
“Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, kami KPU sangat dan berkomitmen untuk meningkatkan literasi elektoral pemilih,” tutur Idham kepada Media Indonesia, Minggu (3/7).
“Misalnya, dalam proses pemberian suara nanti pada pemungutan suara, maka pemilih bisa menggunakan hak memilihnya dengan benar,” tambahnya.
Sehingga, lanjut Idham, tidak ada lagi surat suara yang tidak sah atau invalid vote di daerah pemilihan.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) berencana menggelar pendidikan politik jelang Pemilu 2024.
Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri Imran, mengemukakan hal itu dilakukan guna mengawal proses tahapan Pemilu 2024.
Imran mengaku pihaknya beserta penyelenggara dan pemerintah telah dan terus akan melaksanakan sosialisasi edukasi politik kepada masyarakat.
"Bahkan sebelum PKPU ditetapkan pun, kemendagri telah melakukan sosialisasi kepada seluruh Badan Kesabangpol, KPUD, dan Bawaslu Daerah," ungkapnya.
Ditjen Polpum juga, sambung Imran, mendukung melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. "Kita harus support dan menyemangati penyelenggara, ada tugas besar negara yang harus dilakukan oleh penyelenggara tahun 2024 yang akan datang yaitu Pemilu dan pilkada serentak," pungkasnya. (OL-8)
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved