Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KONTESTASI menuju pemilihan presiden 2024 makin ramai diperbincangkan seiring dengan hadirnya sejumlah nama yang juga dinilai dengan elektabilitasnya. Namun ternyata, nama calon dengan catatan elektabilitas tinggi belum tentu berkualitas.
“Saya menyatakan, masyarakat pemilih jangan cuma dicekokin dengan popularitas dan preferensi. Kesukaan, atau animo masyarakat, dalam hal elektabilitas ya Pemilu,” kata peneliti senior Siti Zuhri hari ini (3/6). Para calon harus terus mengasah kemampuan dan membuktikan pada calon pemilih atas kualitas dan kerja nyata mereka.
Ini terkait pernyataan Anggota PDIP Trimedya Panjaitan yang menyebutkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jago akting dan Ketua DPR Puan Maharani tidak suka pura-pura.
Dua nama ini memang ramai dibicarakan, padahal sebenarnya Ketua Umum, PDIP secara resmi belum menentukan siapa yang akan dimajukan. Hal ini kata Zuhro, merupakan karakter partai yang perlu dibenahi.
“Makna di PDIP ketua umum memegang peranan penting, dalam promosi kader, men capres-cawapres kan, berkoalisi, kader dalam partai itu memiliki banyak kader berkualitas harusnya ada konvensi,” kata Zuhro.
PDIP kata dia, memiliki banyak kader yang berkualitas, mereka seharusnya bisa diberi ruang untuk berkompetisi secara sehat dan kemudian hasil pilihan ditentukan dalam Konvensi.
Baca juga: Pengamat: Pemilu masih Lama, Semua masih Punya Peluang Jadi Capres dan Cawapres
“Kalau di internal sudah dibiasakan mereka berkompetisi itu, akan menjadi dewasa, ketika berkompetisi di luar lewat Pileg, Pilpres, Pilkada, mereka sudah terbiasa. Mereka akan genuine berkompetisi, yang the best akan keluar sebagai pemenang. Ini yang belum ditradisikan di partai,“ tandas Zuhro.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indodata, Danis T.S Wahidin menyatakan tokoh dengan elektabilitas yang tinggi, perlu membuktikan bahwa mereka juga berdampak bagi masyarakat. Elektabilitas justru menjadi cambuk bagi para elit untuk membawa aspirasi masyarakat dan membawa kepentingan bangsa.
“Karena elektabilitas bisa bergerak sangat cepat, yang lebih penting kinerja, apakah kinerja politik benar benar dirasakan masyarakat, betul-betul emansipatoris membawa kepentingan masyarakat,” kata
“Baik pak Ganjar pak trimedya yang kemudian melontarkan kritik harus legowo membuka diri dan memberikan klasifikasinya, karena ruang publik adalah ruang dialektika, berhak untuk berpendapat, kontestasi gagasan. Ini menjadi ruang bagi semua pihak untuk memberikan klarifikasi. “ imbuh Danis.
Dinamika internal partai harus terus mengingat marwah partai. “Menjaga optimisme kebangsaan dan menjaga semangat kebangsaan untuk jadi lebih kuat, dan baik, dalam konteks PDIP pro terhadap wong cilik, rakyat dan membumikan nilai-nilai yang digagas Bung Karno, Nasionalisme, Kebudayaan, Kebersamaan, Gotong royong. Ini saya kira perlu,” tandas Danis.(Ant/OL-4)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved