Kamis 12 Mei 2022, 14:50 WIB

Pengadilan Militer Disebut tak Berwenang Adili Kasus Korupsi TWP-AD

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Pengadilan Militer Disebut tak Berwenang Adili Kasus Korupsi TWP-AD

MI/TRI SUBARKAH
Ilustrasi

 

PENGADILAN Tinggi Militer II Jakarta disebut tidak memiliki kewenangan mengadili perkara dugaan korupsi penempatan dana Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) pada 2019-2020. 

Hal itu disampaikan Muhammad Yunus Yunio selaku kuasa hukum mantan Direktur Keuangan Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) Brigjen Yus Adi Kamrullah dalam nota keberatan atau eksepsi. Yus merupakan salah satu terdakwa dalam perkara tersebut.

Baca juga: Ketua Banggar DPR: Tender Gorden Sesuai Prosedur, Namun sudah Jadi Kontroversi

Menurut Yunus, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak tepat memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi TWP-AD karena tidak memenuhi kaidah-kaidah kompetensi absolut suatu badan peradilan. 

"Bahwa berdasarkan hukum, perkara tindak pidana korupsi hanya dapat diadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya dalam ruang sidang Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (12/5).

Keberatan itu didasarkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam beleid itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi.

Atas dasar itu, Yunus meminta majelis hakim menyatakan dakwaan yang disusun oditur tinggi terhadap kliennya dinyatakan batal demi hukum. "Atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima," pungkasnya.

Eksepsi tersebut dibacakan dihadapan majelis hakim yang diketuai Brigjen Faridah Faisal dengan anggota Brigjen Hanifan Hidayatulloh dan Laksma Fahzal Hendri.

Yus sendiri diseret ke meja hijau bersama mantan Direktur Utama PT Griya Sari Harta (GSH) Ni Putu Purnamasari. Keduanya disebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp133,763 miliar.

Dalam surat dakwannya, oditur tinggi mendakwa Yus dengan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 8 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (OL-6)

Baca Juga

Antara

Tangan Dingin Erick Dinilai Membuat BUMN Layani Masyarakat

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 15:17 WIB
Erick menjadi salah satu menteri yang digadang-gadang maju di Pilpres 2024. Selain itu ada Menhan Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian...
MI/ HO

Mantan Dubes RI Untuk Ukraina Ajak LDII Bantu Pemerintah Berdayakan Ekonomi Umat

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 15:09 WIB
Yuddy menilai, LDII memiliki sumber daya manusia unggul sehingga bisa berkontribusi...
DIPTENDU DUTTA / AFP

PKS Sebut Kedubes Inggris Provokatif dengan Kibarkan bendera LGBT

👤Mediaindonesia 🕔Senin 23 Mei 2022, 14:49 WIB
Dia menilai tindakan Kedubes Inggris tersebut tidak mempertimbangkan aspek lokalitas HAM yang diterima secara konstitusi dan berlaku di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya