Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
TOKOH gerakan mahasiswa 80-an Syahganda Nainggolan (SN) meminta Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan lebih jauh tentang pernyataannya terkait isu kudeta yang disampaikan dalam sebuah wawancara di detik online hari ini, Kamis (21/4). Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD terkait mengatasi krisis leadership nasional.
Seperti diketahui Mahfud menyatakan bahwa polarisasi politik menuju Pemilu 2024 sudah sangat dalam. Salah satu indikasinya, menurut Mahfud, kasus Ade Armando yang dianiaya secara brutal terkait perbedaan ideologi yang terpolarisasi.
"Ini masalah ideologis sehingga membutuhkan kepemimpinan yang kuat di 2024. Pemimpin yang bisa menjaga dan merekatkan, butuh orang kuat," kata Mahfud.
Selain itu, dalam wawancara tersebut, Mahfud menyinggung bahwa korupsi saat ini sudah merajalela dan dilakukan oleh semua pihak seperti legislatif, yudikatif, eksekutif dan pengusaha. Menurutnya situasi ini membutuhkan pemimpin yang kuat. Jika di Amerika Latin, hal ini bisa dilakukan melalui kudeta. "Strong leader dibutuhkan agar negara tidak runtuh," ujar Mahfud.
Terkait pernyataan itu, Menurut Syahganda, istilah urgensi adanya pemimpin yang kuat dan cara kudeta yang dilakukan di negara lain, yang disampaikan Mahfud perlu diuraikan lebih lanjut, mengingat isu ini bisa memicu spekulasi politik yang memperdalam krisis yang ada.
Selain itu, Syahganda mempertanyakan apakah Menkopolhukam sudah memproyeksikan sampai kapan pemerintahan Jokowi ke depan, rezim ini sudah tidak mampu lagi menyelesaikan krisis leadership dan korupsi ini? Untuk itu Syahganda menuntut Mahfud menguraikan lebih detail.
"Tolong pak Mahfud MD menjelaskan pernyataan tersebut sebab ini pernyataan seorang Menkopolhukam. Jangan sampai melempar isu yang justru memperdalam krisi," ujar Syahganda dalam Dialog Kebangsaan Aktivis Lintas Generasi, di Jakarta, Jumat (22/4).
Menurut Syahganda, isu yang dilemparkan Mahfud MD ini jangan sampai liar dan menjadi justifikasi penangkapan aktivis oleh aparat hukum atau orang-orang yang dinilai berbahaya karena akan melakukan kudeta.
"Jadi sekali lagi pak Mahfud MD harus menjelaskan ke publik agar tidak timbul saling curiga yang ini malah akan membahayakan keutuhan bangsa," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Jalan Jalan Kosong, Warga Myanmar Peringati Setahun Kudeta ...
Sejarah mestinya ditulis oleh para ilmuwan, bukan oleh pemerintah, agar tidak mudah dimanipulasi sesuai kepentingan kekuasaan.
Mahfud tidak pernah mengomentari langsung perkara ijazah palsu yang kini tengah ditangani oleh MT di Pengadilan Negeri Surakarta.
Presiden Prabowo dapat melakukan tindakan darurat dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu)
Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.
MANTAN Menkopolhukam Mahfud Md menegaskan, langkah berani Kejaksaan Agung membongkar korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina telah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu materi RUU Kejaksaan yang menjadi sorotan, dijelaskan Mahfud, yakni perlunya izin Jaksa Agung sebelum memeriksa jaksa yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana.
Presiden AS Donald Trump desak Brasil hentikan proses hukum terhadap Jair Bolsonaro. Presiden Lula menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Brasil.
Bersaksi di pengadilan, mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, membantah keterlibatannya dalam upaya kudeta terhadap Presiden Luiz Inácio Lula da Silva.
Mahkamah Agung Brasil memutuskan mengadili mantan Presiden Jair Bolsonaro atas tuduhan upaya kudeta setelah kekalahannya dalam pemilu 2022.
Peneliti Imparsial menilai beberapa muatan dalam RUU TNI seperti hendak mengembalikan dwi fungsi ABRI dan pasal kudeta, karena memperbolehkan militer aktif duduk di jabatan sipil.
MANTAN Presiden Brasil Jair Bolsonaro didakwa mendalangi upaya kudeta terkait kerusuhan di ibu kota Brasilia pada 2023.
FETULLAH Gulen, pemimpin utama organisasi Fetullah (FETÖ) yang dinilai bertanggung jawab atas upaya kudeta yang gagal pada 15 Juli di Turki, dilaporkan meninggal dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved