BILA yang maju dalam pemilihan presiden terdapat tiga pasangan, kemungkinan pilpres berlangsung dalam dua putaran. Hal ini diungkapkan ilmuan politik, Prof. Saiful Mujani, dalam program Bedah Politik episode Prabowo-Puan vs Ganjar-Airlangga atau Anies-AHY? yang tayang di kanal Youtube SMRC TV pada Kamis 21 April 2022.
Saiful menunjukkan bahwa bila pemilihan presiden dilakukan saat ini dan yang maju tiga pasangan yaitu Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono, Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto, dan Parbowo Subianto-Puan Maharani, hasilnya seimbang. Secara statistik suara mereka tidak berbeda signifikan. Anies-AHY mendapatkan 29,8% suara, Ganjar-Airlangga 28,5%, dan Prabowo-Puan 27,5%. Masih ada 14,3% yang belum menjawab atau tidak tahu.
Saiful menjelaskan bahwa suara yang berimbang itu akan mengakibatkan pemilihan presiden tidak berlangsung satu putaran, melainkan dua putaran. Survei ini dilakukan pada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta ini menjelaskan setidaknya ada enam faktor yang bisa memengaruhi partai politik bisa berkoalisi dan mendukung satu pasangan tertentu. Faktor pertama, kesamaan platform partai atau ideologi. Ideologi yang dimaksud dalam konteks Indonesia yaitu partai yang lebih nasionalis atau kebangsaan, partai yang lebih pluralis dalam pengertian inklusif terhadap pelbagai identitas. Di sisi lain ada partai yang lebih menekankan Islam, lebih eksklusif karena Islam lebih diutamakan, kurang terbuka pada semua unsur yang beragam dalam masyarakat Indonesia.
Saiful menilai ada dua kutub ideologi politik di Indonesia. Kutub yang paling nasionalis ialah PDIP. Kutub yang paling Islam ialah PKS. Karena jarak ideologis jauh antara PDIP dan PKS, kemungkinan keduanya bersama di tingkat nasional tidak mudah. Partai-partai dalam spektrum antara PDIP dan PKS bisa berkoalisi dilihat dari sisi ideologi, semisal PDIP dengan Golkar, Demokrat, dan Nasdem.
Faktor kedua, komunikasi elite. "Komunikasi elite sangat menentukan," kata Saiful. Dia menjelaskan bahwa sejak Pemilihan Presiden 2004 sampai sekarang, terlihat PDIP dan Demokrat tidak mudah untuk melakukan komunikasi. Ketika Demokrat berkuasa dan SBY sebagai presiden, PDIP memilih sebagai partai oposisi. Ketika PDIP berkuasa, sebagai partai terbesar pendukung pemerintah, Demokrat sebenarnya ingin bergabung sebagai partai pendukung pemerintah, tetapi PDIP tampaknya tidak menerima.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lanjut Saiful, Nasdem dan Gerindra juga tidak mudah untuk bertemu. Mereka punya pengalaman tersendiri tentang itu. Belakangan, Nasdem dan PDIP juga tidak mudah berkomunikasi. "Oleh karena itu, faktor kemudahan komunikasi dan suasana kebatinan di antara elite partai akan memengaruhi formasi koalisi," simpulnya.
Faktor ketiga, ada tiga partai besar yang sangat berpengaruh untuk menjadi atau menarik poros koalisi, yaitu PDIP, yang tanpa koalisi pun sudah cukup untuk mencalonkan presiden. Kemudian Gerindra dan Golkar yang masih membutuhkan tambahan sedikit tambahan suara.
Faktor keempat, intensitas harus menjadi calon presiden. Ada partai yang pimpinannya harus menjadi calon presiden, yaitu Gerindra. Saiful menyatakan bahwa mungkin pertimbangannya yakni efek Prabowo pada Gerindra. Partai-partai lain tidak sekuat dukungan pada Prabowo. Misalnya Golkar dengan Airlangga belum terlalu yakin akan maju sebagai nomor satu. Demikian juga Puan Maharani, walaupun partainya besar, juga belum kuat didorong untuk menjadi calon presiden. Karena itu, jelas Saiful, faktor Prabowo menjadi sangat penting karena dia akan maju menjadi nomor satu.
Faktor kelima, elektabilitas bakal calon. Saiful menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, belum ada perubahan signifikan dalam komposisi dukungan pemilih terhadap calon. Tiga besar yang mendapatkan dukungan terbanyak dari publik ialah Prabowo, Ganjar, dan Anies. Prabowo dan Ganjar sudah seimbang. Dalam setahun terakhir, Maret 2021 sampai Maret 2022, Ganjar dan Anies mengalami kemajuan.
Faktor keenam, ormas Nahdlatul Ulama (NU). "NU juga ikut berpengaruh, setidak-tidaknya untuk calon wakil presiden," terang Saiful. Saiful menjelaskan bahwa dalam sejarahnya, Megawati atau PDIP cenderung akan berkoalisi dengan tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama. Pada 2004, Megawati menggandeng Hasyim Muzadi, 2014 Jokowi-Jusuf Kalla, dan 2019 Jokowi-Makruf Amin. Ada kecenderungan PDIP memilih tokoh NU sebagai calon wakil presiden.
Baca juga: Survei SMRC: Pemilih Berorientasi Politik Kebangsaan, bukan Politik Islam
Saiful menyimpulkan bahwa dari kombinasi enam variabel itu, yang paling mungkin muncul yaitu tiga poros atau tiga pasangan. Poros pertama ialah PDIP. Partai ini bisa mengambil siapa saja, kemungkinan PPP agar suasana Islam bisa terbentuk. Poros kedua ialah Gerindra. Suara partai ini tidak cukup, mereka membutuhkan setidaknya satu partai lain. Jika PKB bergabung, itu cukup untuk memasangkan Prabowo dan Muhaimin, misalnya. Poros ketiga ialah Golkar. Golkar bisa terbuka untuk Nasdem, Demokrat, atau PKS. (RO/OL-14)
