Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara Arifin Junaidi meminta pemerintah melalui Kemendikbud-Ristek untuk tidak menghapus penyebutan madrasah dalam RUU Sisdiknas. Dihilangkannya kata madrasah dalam RUU dinilai sebagai kemunduran pada sektor pendidikan.
"Dalam draft yang saya terima tak ada lagi kata madrasah. Padahal dalam UU nomor 20/2003 tentang Sisdiknas madrasah disebut dalam satu tarikan nafas dengan sekolah. Misalnya pada Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 ayat 2," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (25/3).
Dihilangkannya kata madrasah dalam RUU tersebut merupakan kemunduran luar biasa, setelah sekolah dan madrasah diintegrasikan dan tidak dikhotomikan lagi melalui UU 20/2003. Dalam UU sebelumnya yakni UU nomor 2/1989 tentang Sisdiknas dan UU nomor 4/1950 tentang Pokok Pendidikan tidak ada kata madrasah. Jadi sebelum UU nomor 20/2003 tentang Sisdiknas diundangkan, UU yang ada mendiskriminasi madrasah.
Menurut Arifin, madrasah tetap harus diatur dalam UU bukan pada aturan turunan. Hal tersebut akan mendukung madrasah baik secara kebijakan maupun anggaran. Apalagi, kontribusi madrasah bagi pendidikan Indonesia sangat besar dan memiliki sejarah yang panjang.
Baca juga: Menekan Stunting Membangun Manusia
"Kenapa sih madrasah harus dihapus dari UU, dengan alasan akan diatur dalam aturan turunan? UU mau mendiskriminasi madrasah lagi? Perlu dicatat, dari keseluruhan madrasah yang ada yang negeri hanya sekitar 5%, selebihnya swasta," tegas Arifin.
Dia pun meminta agar pemerintah tidak buru-buru merivisi UU nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Perlu dilakukan kajian akademis lebih dulu dengan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Kata madrasah pun tidak harus dihapus dari revisi UU Sisdiknas, karena faktanya madrasah itu ada dan telah ikut berperan mendidik generasi bangsa.
"Jumlah madrasah di bawah kemenag, negeri maupun swasta, jumlahnya tak berbeda jauh dengan sekolah di bawah kemendikbudristek. Ini artinya warga bangsa masih sangat membutuhkan madrasah dengan kepercayaan yang tinggi," tandasnya.(OL-4)
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
TIDAK semua keberangkatan dimulai dengan surat tugas. Sebagian justru lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, dari panggilan hati yang tidak bisa ditunda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved