Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA DPR RI Dr (HC) Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya kerja sama global dalam pembukaan 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings. Ia mengajak anggota forum parlemen dunia itu untuk menolak tindakan atau agenda sepihak yang mengancam keharmonisan antar-negara
“Saat ini, kita hidup di dunia yang semakin kompleks dan menghadapi berbagai tantangan besar. Pandemi telah memasuki tahun ketiga dan dunia terus menghadapi ketidakpastian,” ujar Puan saat menyampaikan sambutan dalam Inaugural Ceremony IPU ke-144 di Bali International Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, Minggu (20/3/2022) malam.
Ketidakpastiaan yang dimaksud mulai dari karena virus Covid-19 yang terus bermutasi, situasi gejolak geopolitik, hingga komitmen global yang belum cukup dalam menahan pemanasan bumi. Menurut Puan, hal tersebut menambah beratnya permasalahan yang dihadapi dunia.
“Ini hanya dapat diatasi jika dunia bersatu, bergotong-royong dan kita memperkuat kerja bersama internasional,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Kurangnya gotong royong dan kerja sama internasional dinilai akan menyulitkan pemulihan pandemi Covid-19. Sebab, kata Puan, masalah lokal dapat berkembang menjadi masalah regional, dan global.
“Masalah kesehatan dapat berkembang menjadi masalah sosial, ekonomi, dan politik, atau sebaliknya,” tutur Puan.
Situasi yang kompleks ini menuntut Parlemen untuk lebih berperan dan berkontribusi menjadi bagian dari solusi. Puan pun mendorong parlemen dunia menjembatani perbedaan antar negara dengan memfasilitasi dialog dan membangun kemitraan antar Parlemen.
“Parlemen juga perlu membangun kesadaran masyarakat di dalam negeri bahwa selain kita perlu membangun rasa cinta tanah air, pada saat bersamaan kita juga perlu menumbuhkan semangat solidaritas global,” ucapnya.
Puan menilai IPU menjadi salah satu sarana untuk menentukan nasib dunia. Untuk itu, dibutuhkan komitmen tinggi dari anggota-anggota IPU dalam mewujudkan agenda-agenda global.
“Keputusan-keputusan yang penting bagi permasalahan dunia dan masa depan dunia ditentukan di sini dan sekarang ini juga,” sebut Puan.
“Solusi global ini membutuhkan platform yang solid dan legitimasi yang kuat di dalam negeri. Legitimasi domestik tersebut diperlukan untuk mendukung komitmen kerja sama internasional dan multilateralisme,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Puan menilai permasalahan politik suatu negara kerap kali berdampak terhadap politik global. Menurutnya, akar permasalahan dari perbedaan posisi pada tingkat internasional juga terkait dengan pandangan politik di dalam negeri.
“Sering kali politik luar negeri merupakan proyeksi dari politik di dalam negeri, foreign policy begins at home. Tanpa dukungan dari dalam negeri, maka politik luar negeri tidak akan kokoh,” terang Puan.
Mantan Menko PMK itu pun mengatakan Parlemen berperan penting dalam membangun dukungan politik dan legitimasi guna mempromosikan kerjasama internasional bagi negara demokrasi. Oleh karenanya, Puan berharap agar Parlemen terus berpegangan pada prinsip-prinsip kemanusiaan.
“Parlemen memiliki peran kunci untuk menolak unilateralisme, yang mengutamakan kepentingan sempit dan sesaat,” tegasnya.
Selain itu, Parlemen juga disebut berperan penting untuk mendukung dan mengimplementasi kesepakatan internasional pada tingkat nasional dan lokal. Kesepakatan internasional dinilai akan sia-sia jika tidak dapat diimplementasi di dalam negeri.
“Sesuai fungsinya, Parlemen membuat instrumen hukum di dalam negeri, mengalokasi anggaran, dan melakukan pengawasan berbagai komitmen internasional,” papar Puan.
“Karenanya Majelis IPU ke-144 berperan penting untuk membangun dialog antar Parlemen. Hal ini juga berguna untuk “membangun jembatan“ bagi negara yang memilliki perbedaan pandangan,” sambung cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan menambahkan, parlemen-parlemen dunia harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat demokrasi, perdamaian, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari IPU.
“Upaya memperkokoh fondasi demokrasi diperlukan karena di saat pandemi, demokrasi di berbagai negara mengalami tantangan,” sebut Puan.
IPU pun diharapkan untuk bisa memperjuangkan demokratisasi berbagai badan internasional. Khususnya, menurut Puan, agar lebih dapat menjamin keterwakilan dan suara negara berkembang.
“Majelis IPU ke-144 dapat menjadi momentum bagi Parlemen untuk menyebarkan “budaya damai“ (culture of peace) yang selalu mempromosikan toleransi, dan dialog, serta menolak kekerasan,” katanya.
Pembukaan IPU ke-144 dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di hadapan delegasi negara-negara IPU, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya komitmen bersama dari dunia dalam merealisasikan agenda-agenda global.
Selain itu, turut hadir pula Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Menlu Retno Marsudi, para wakil ketua DPR dan sejumlah anggota dewan, serta Gubernur Bali Wayan Koster. (RO/OL-10)
Dengan kehadiran Job Fair & Internship Expo, sama-sama memberi benefit untuk kampus dan industri.
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved