Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-Rebiro) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sudah menyiapkan klaster pertama perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu ia kemukakan saat mengukuhkan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Nasional Masa Bakti Tahun 2022-2027, Jumat (11/3).
Tjahjo meminta agar seluruh pengurus dan anggota KORPRI mendukung rencana tersebut.
“Sudah disiapkan perpindahan _cluster_ pertama ASN ke IKN, saya berharap pengurus korpri nasional mendukung tugas ini untuk memastikan agar ASN yang ditunjuk bertugas di IKN adalah ASN yang profesional dan taat pada UUD 1945, Pancasila, dan NKRI,” terang Tjahjo.
Sebelumnya, MenPAN-Rebiro mengatakan sudah diputuskan dengan presiden dari hasil rapat dengan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa klaster pertama pemindahan ASN diharapkan selesai akhir tahun 2023. Klaster pertama yang akan pindah ke IKN, terang Tjahjo, yakni ASN dan anggota TNI-Polri sebanyak 60ribu.
"Mudah-mudahan jumlahnya _fix_ (tetap) karena akan tergantung dengan infrastrukturnya. Bagaimana perumahannya. Kalau memang siap 60 ribu untuk awal tahun selesai, " ujar Tjahjo dalam acara penyampaian apresiasi dan penghargaan pelayanan publik di lingkup Polri, yang disiarkan secara daring di kanal Youtube KemenPAN-Rebiro, Kamis (10/3).
Sebanyak 60 ribu ASN dan TNI/Polri, imbuhnya, harus dipersiapkan dengan baik termasuk Brimob, Detasemen Khusus (Densus) 88, Marinir, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) karena menyangkut alat vital pemerintahan di IKN. Tjahjo mengatakan personil Porli yang dipilih memiliki kemampuan di bidang teknologi dan cepat beradaptasi. "Kalau memang harus memilih nanti personil polri yang menguasai teknologi yang cepat tanggap yang ada di IKN," tukas Tjahjo. (OL-12)
Selain fokus pada perkantoran, pemerintah juga mulai memetakan pengembangan ekosistem pendukung di luar urusan birokrasi.
Kunjungan Banggar DPR RI ke IKN menegaskan komitmen politik dan pendanaan, dengan progres pembangunan legislatif–yudikatif serta investasi mencapai ratusan triliun.
Penetapan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 merupakan strategi komunikasi politik Prabowo semata, bukan kepastian teknis dalam mewujudkan komitmen membangunnya.
Dalam rangkaian El John Pageants Festival, para finalis mengikuti berbagai agenda karantina dan ditempatkan di Rusun ASN yang seluruh furniturnya dicat menggunakan Propan PU Hygiene.
IKN dapat menjalankan fungsinya sebagai ibu kota politik jika infrastruktur dan seluruh sarana pendukung untuk tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah rampung.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved