Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-Rebiro) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sudah menyiapkan klaster pertama perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu ia kemukakan saat mengukuhkan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Nasional Masa Bakti Tahun 2022-2027, Jumat (11/3).
Tjahjo meminta agar seluruh pengurus dan anggota KORPRI mendukung rencana tersebut.
“Sudah disiapkan perpindahan _cluster_ pertama ASN ke IKN, saya berharap pengurus korpri nasional mendukung tugas ini untuk memastikan agar ASN yang ditunjuk bertugas di IKN adalah ASN yang profesional dan taat pada UUD 1945, Pancasila, dan NKRI,” terang Tjahjo.
Sebelumnya, MenPAN-Rebiro mengatakan sudah diputuskan dengan presiden dari hasil rapat dengan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) bahwa klaster pertama pemindahan ASN diharapkan selesai akhir tahun 2023. Klaster pertama yang akan pindah ke IKN, terang Tjahjo, yakni ASN dan anggota TNI-Polri sebanyak 60ribu.
"Mudah-mudahan jumlahnya _fix_ (tetap) karena akan tergantung dengan infrastrukturnya. Bagaimana perumahannya. Kalau memang siap 60 ribu untuk awal tahun selesai, " ujar Tjahjo dalam acara penyampaian apresiasi dan penghargaan pelayanan publik di lingkup Polri, yang disiarkan secara daring di kanal Youtube KemenPAN-Rebiro, Kamis (10/3).
Sebanyak 60 ribu ASN dan TNI/Polri, imbuhnya, harus dipersiapkan dengan baik termasuk Brimob, Detasemen Khusus (Densus) 88, Marinir, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) karena menyangkut alat vital pemerintahan di IKN. Tjahjo mengatakan personil Porli yang dipilih memiliki kemampuan di bidang teknologi dan cepat beradaptasi. "Kalau memang harus memilih nanti personil polri yang menguasai teknologi yang cepat tanggap yang ada di IKN," tukas Tjahjo. (OL-12)
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Pemerintah akan melakukan grounbreaking terhadap sejumlah infrasktur di IKN. Mulia dari hotel, perkantoran, hingga restoran.
KAPASITAS sumber daya manusia (SDM) lokal perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
JABATAN Kepala OIKN Nusantara nantinya dipimpin sosok Basuki Hadimuljono. Kendati demikian, pembangunan itu IKN Nusantara diyakini masih akan dihiasi sejumlah masalah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved