Penundaan Pemilu Diwacanakan Segelintir Individu

WACANA penundaan Pemilu 2024 diduga dibawa sekelompok individu yang ingin mempertahankan kekuasaan dalam rezim saat ini. Segelintir individu tersebut kemudian menekan partai politik untuk menyuarakan penundaan pelaksanaan pemilu.

“Saya sempat berkomunikasi dengan beberapa kalangan apabila partai politik mendapat tekanan dari sejumlah pihak untuk menyuarakan penundaan pemilu,” kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam sebuah diskusi, akhir pekan lalu.

Baca juga; Usulan Penundaan Pemilu Merupakan Pembangkangan Konstitusi

Mu’ti mendesak para elite politik mengakhiri wacana penundaan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan parlemen serta kepala daerah. Dirinya mengakui jika syarat amendemen UUD 1945 dipenuhi, bisa saja hal tersebut dilakukan. "Mari berpikir jernih dan jangka panjang. Tentunya juga akan menimbulkan stigma politik yang sangat serius terhadap masa depan demokrasi,” ujarnya

Karena itu, tambahnya, elite politik diminta bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok. Ia menyarankan para elite sadar dan mendengar langsung aspirasi di lapangan ihwal kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. "Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat,” tegasnya.

Pada kesempatan sama, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati menilai wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan sejumlah politisi tidak memiliki alasan kuat dan bahkan  menunjukkan inkonsitensi. Dirinya merujuk bagaimana politisi secara massif menyerukan Pilkada 2020 tetap dilakukan di saat wabah covid-19 merebak. Sementara saat itu banyak pihak yang menuntut pelaksanaan tersebut ditunda.

“Ada semacam ketidakkonsistenan, dari yang tadinya di 2020 segala argumentasi dikeluarkan agar tetap pilkada, termasuk Pilkada sebagai stimulus ekonomi. Namun kali ini muncul wacana penundaan pemilu, karena alasan pandemi atau ekonomi. Jadi berkebalikan,” katanya.

Terkait wacana penundaan ini, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri enggan menanggapi polemik tersebut. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar yang selama ini mengurus isu pemilu dalam pesan aplikasi whatsapp hanya mengatakan, “Maaf di luar porsi dan kewenangan saya.” (Che/A-1)