Manajemen Perbatasan Perkuat Kedaulatan

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan bahwa menjaga kedaulatan dengan melakukan penguatan pengelolaan perbatasan (Border Management) bisa terwujud dengan mengedepankan kolaborasi. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Penguatan Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Kolaborasi Manajemen Perbatasan’ beberapa waktu lalu.

“Tentunya harus diikuti dengan transparansi dan kinerja dalam mengelola tugas dan fungsi masing masing stakeholder,” ungkap Yasonna dalam keterangan resmi yang diterima beberapa waktu lalu.

Menurut dia, perubahan tatanan peta geopolitik dunia sejak peristiwa penyerangan gedung kembar WTC dan Pentagon di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Hal ini menimbulkan beberapa perubahan mendasar dalam hal kebijakan pertahanan dan keamanan di tataran global.

“Salah satu komponen penting yang telah menjadi perhatian adalah reorientasi sistem pertahanan tradisional yang sebelumnya fokus terhadap kekuatan militer menjadi paradigma keamanan kekuatan non tradisional,” lanjut dia.

Dalam seminar yang diselenggarakan secara hybrid itu menghadirkan 11 narasumber yang merupakan pemangku kebijakan pengelola perbatasan baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Australia Border Force, US Immigration and Customs Enforcement, dan Immigration and Checkpoints Authority Singapura turut hadir untuk berbagi informasi terkait pengelolaan perbatasan di negaranya.

Yasonna juga berharap, Seminar Nasional ini dapat menghimpun ide-ide cemerlang, pemikiran dan merumuskannya menjadi suatu formula baru yang dapat menyempurnakan kebijakan, regulasi, proses, prosedur manajemen pengawasan perbatasan di Indonesia. (R-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Budi Ernanto