Selasa 18 Januari 2022, 16:24 WIB

Tepis Tudingan DPD, DPR Tegaskan Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

Reporter: Putri Nurul Ilmi/ Penulis: Irvan Sihombing | Politik dan Hukum
Tepis Tudingan DPD, DPR Tegaskan Pembahasan RUU IKN Tidak Tergesa-gesa

MI/MOHAMAD IRFAN
Rancangan maket Ibu Kota Baru

 

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) membantah tergesa-gesa dalam membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Semua pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) dilakukan secara efisien. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Sebenarnya pembahasan RUU IKN tidak terlalu tergesa-gesa, namun dilakukan dengan efisien. Nanti RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) seperti itu. (Pansus RUU) selama masa reses tetap bekerja," kata Sufmi Dasco sebelum rapat paripurna di Kompleks Parlemen, hari ini.

Untuk diketahui, Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang menilai pembahasan RUU IKN sangat tergesa-gesa. Hal itu ia sampaikan saat hadir dalam rapat Panitia Khusus RUU IKN dengan pemerintah dan DPD, Selasa (18/1) dini hari.

Menurut Teras Narang, masih terdapat beberapa materi dan substansi dalam RUU IKN yang belum dibahas secara tuntas dan mendalam, antara lain soal bentuk pemerintahan ibu kota baru, pendanaan, pertanahan, dan rencana induk.

Baca juga: Pemerintah Ungkap Pembangunan dan Pemindahan IKN bertahap hingga 2045

Terkait hal itu Sufmi berkata, semua substansi dan materi sudah terselesaikan. Menurutnya, Pansus IKN kerap bolak-balik melakukan pembahasan pasal per pasal. "Dilakukan yang terbaik oleh kawan-kawan di Pansus IKN," ujar Dasco.

Sufmi menambahkan, ada satu fraksi yang dalam acara pandangan mini menolak pengesahan RUU IKN yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, delapan lainnya menyepakati RUU IKN dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

"PKS memberikan catatan," ungkap politikus Partai Gerindra tersebut.

Menurut Sufmi, catatan tersebut terkait dengan konsep otorita sebagai penyelenggara pemerintahan di Ibu Kota Negara. PKS menganggap wacana otorita inkonstitusional dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Meski ditolak PKS, Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan III Tahun 2021-2022 yang digelar hari ini sudah menyetujui RUU IKN menjadi UU. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah bisa dilaksanakan.

"Akan diumumkan pemerintah melalui berita negara baru efektif berlaku," tandas Sufmi. (OL-4)

Baca Juga

Antara/Iggoy el Fitra.

Kemenkum dan HAM Cari Penyebab Abdul Somad Dideportasi Singapura

👤Mediaidonesia.com 🕔Selasa 17 Mei 2022, 12:30 WIB
Untuk sementara waktu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum dan HAM masih berupaya mencari informasi lengkap dari pihak Imigrasi Singapura...
Instagram @fakarlch

Penahanan Fakarich, Wiky, dan Brian dalam Kasus Binomo Diperpanjang 40 Hari

👤Siti Yona Hukmana 🕔Selasa 17 Mei 2022, 12:15 WIB
Orang pertama yang direkrut menjadi affiliator Binomo ialah Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich. Kemudian, dia merekrut Indra Kesuma...
Medcom/Candra Yuri Nuralam

Boyamin Saiman Datang ke KPK Bawa Dokumen PT Bumi Rejo ke KPK

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Selasa 17 Mei 2022, 11:01 WIB
Boyamin terlihat menyambangin markas KPK sekitar pukul 10.29 WIB. Dia mengaku membawa dokumen terkait PT Bumi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya